Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Dicabut

selalu.id - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan Surat Keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dicabut. Pencabutan dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung.

Pencabutan itu terkait gugatan yang diajukan Subhan Palal. Dengan keputusan tersebut, surat keterangan penyetaraan pendidikan yang terbit pada 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Baca Juga: Perjalanan Karier Gibran Dari Pengusaha Kuliner, Wapres hinga Mengundurkan Diri

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril merinci, pencabutan ditetapkan lewat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen penetapan tersebut ditandatangani di Jakarta pada 11 November 2026.

Baca Juga: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Ahmad Muzani: Kami Segera Rapat Pimpinan

Menurut Yusril, putusan kasasi MA mengubah posisi hukum penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, surat keterangan itu dipakai sebagai salah satu syarat pemenuhan pendidikan. Kini dokumen tersebut sudah dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lebih lanjut, Yusril menyinggung implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Ia menilai pencabutan surat keterangan berpotensi berdampak pada status pendidikan Gibran saat dicalonkan.

Baca Juga: Girangnya Mahasiswa di Surabaya Dengar Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.

Dengan dicabutnya surat keterangan tersebut, kata Yusril, tidak ada lagi dasar hukum yang mendasari keberlakuan penyetaraan pendidikan 2019. Pemerintah kini tinggal menunggu langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Editor : Achmad Supriyadi

URL : https://selalu.id/news-16465-surat-keterangan-penyetaraan-ijazah-sma-gibran-dicabut