Senin, 23 Nov 2026 04:52 WIB

Aturan SHS Bikin Ribet, Karang Taruna Surabaya Keluhkan Pengajuan Dana Gen Z Rp5 Juta

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 08 Okt 2026 15:31 WIB
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo reses di Ngagel. (Istiwewa)
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo reses di Ngagel. (Istiwewa)

selalu.id - Mekanisme penyaluran bantuan Dana Generasi Z sebesar Rp5 juta per RW dikeluhkan anggota Karang Taruna. Aturan Standar Harga Satuan (SHS) dinilai membuat proses pengajuan jadi rumit. 

Keluhan itu disampaikan dalam reses anggota Komisi A DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo di Jalan Mustika Baru, RT 10 RW 01, Kelurahan Ngagel, Rabu (7/10/2026) malam. Kegiatan itu dihadiri ratusan anggota Karang Taruna dari lima kelurahan. 

Baca Juga: Kejati Jatim Pastikan Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi KBS ke DPRD Surabaya

Salah satu yang bersuara adalah Ketua Karang Taruna RW 10 Kelurahan Jagir, Robi Sigit Permana. Ia menyoroti ketatnya penerapan SHS saat menyusun Rancangan Anggaran Belanja kegiatan.

“Kalau memang berpatokan dengan harga SHS, seharusnya dicantumkan juga tokonya. Jadi kami tidak hanya berpatokan pada harga, tetapi juga tahu tokonya di mana,” kata Robi. 

Menurutnya, tidak semua barang yang dibutuhkan Karang Taruna tersedia di pasaran dengan harga sesuai SHS. Hal ini membuat penyusunan RAB kegiatan menjadi kendala. 

Robi mengaku hampir menyerah saat mengurus persyaratan. Ia meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi mekanisme pengajuan agar tidak menyulitkan pemuda yang ingin berkegiatan di lingkungan. 

“Tolong dievaluasi lagi agar Karang Taruna yang ingin mengajukan tidak dipersulit,” tegasnya. 

Akan Dikoordinasikan ke Lurah dan Camat

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai

Menanggapi aduan tersebut, Cahyo Siswo Utomo mengatakan persoalan SHS akan diklarifikasi bersama pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan se-Surabaya. 

Politisi PKS itu ingin memastikan pendampingan kepada Karang Taruna dalam menyusun pengajuan sudah berjalan optimal. 

“Nanti kami klarifikasi dan cek bersama lurah serta camat di seluruh Surabaya, apakah pendampingan kepada teman-teman Karang Taruna dalam penerapan SHS ini sudah berjalan atau belum,” ujarnya. 

Cahyo menyebut, bantuan Rp5 juta untuk Gen Z ini bertujuan mendorong kreativitas pemuda di tingkat RW. Karena itu mekanismenya harus memudahkan, bukan justru menghambat. 

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Sertifikasi Ketenagakerjaan Juga Disorot

Selain Dana Gen Z, Karang Taruna juga menyampaikan aspirasi terkait akses sertifikasi ketenagakerjaan bagi pemuda. 

Cahyo mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk memastikan mekanisme serta akses sertifikasi yang bisa dimanfaatkan pemuda. 

“Terkait sertifikasi, kami harus klarifikasi dulu ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengenai mekanismenya,” pungkasnya.

Editor : Achmad Supriyadi
Berita Terbaru

Membaca Rintihan Alam dari 12 Koleksi Mother Earth Karya Migi Rihasalay di SFP 2026

​Tema Mother Earth lahir dari keprihatinan Migi melihat rentetan bencana alam, mulai dari kebakaran hutan, tanah longsor, hingga gempa bumi di Indonesia.

Fortuner Tabrak Dump Truk di Tol Gempol Pasuruan, Enam Orang Tewas

Peristiwa ini melibatkan mobil Fortuner nopol L 1237 ABC yang menabrak bagian belakang dump truk nomor polisi T 9868 TB yang sedang parkir.

Komitmen Majukan Pendidikan, Pemkab Jember Sabet Mohammad Syafei Award

Penghargaan ini diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi seluruh insan pendidikan di Jember untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Soal UMK 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Sejahteran Buruh

Renny juga menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Dua Pelajar Perempuan Tewas Kecelakaan di Nganjuk, Ini Namanya

Atas kejadian ini, polisi mengingatkan pengendara agar selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan, terutama pada malam hari.

Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Catat Berlakunya

Menurut Khofifah, perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal, melainkan juga rasio KHL dan kondisi ekonomi setempat.