Sabtu, 21 Nov 2026 21:54 WIB

Diskotek Surabaya Mentok di Angka 13, Tapi Pajak RHU Ditarget Tembus Rp12,77 Miliar

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 07 Okt 2026 16:22 WIB
Ilustrasi diskotek di Surabaya. (Istimewa)
Ilustrasi diskotek di Surabaya. (Istimewa)

selalu.id - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan tidak akan menambah jumlah diskotek. Tapi di sisi lain, pendapatan dari sektor hiburan malam tetap dikejar maksimal. 

Badan Pendapatan Daerah Bapenda mencatat, setoran pajak dari sektor Rekreasi Hiburan Umum RHU jenis hiburan malam mencapai Rp12,77 miliar pada Januari hingga Oktober 2026. Angka itu berasal dari 195 objek pajak yang aktif beroperasi di Surabaya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Surabaya Ekkie Noorisma menyebut realisasi tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. 

“Penerimaan pajak dari sektor hiburan malam penghujung Januari hingga Oktober tahun 2026 adalah Rp12,77 miliar. Sementara itu, pada tahun 2025 di bulan yang sama penerimaan pajak sebesar Rp12,82 miliar,” kata Ekkie, Rabu (5/10/2026). 

Sumber pajak itu datang dari bar, diskotek, karaoke dewasa, dan panti pijat yang dikenai tarif 50 persen. Ada pula pajak insidentil dari event yang digelar di tempat diskotek. 

Meski moratorium izin tetap diberlakukan, Bapenda menilai masih ada ruang untuk menggenjot PAD dari RHU yang sudah berjalan. Strategi yang dilakukan yakni pemutakhiran data, pengawasan ketat, dan pemeriksaan pelaporan omzet. 

“Masih ada ruang untuk mengoptimalkan potensi PAD dari RHU yang sudah beroperasi, melalui pemutakhiran data, pengawasan, dan pemeriksaan pajak, termasuk memastikan pelaporan omzet sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya,” ujar Ekkie. 

Untuk mengunci transaksi, Bapenda memasang alat Tax Surveillance di seluruh tempat hiburan. Alat itu merekam omzet secara realtime agar bisa jadi dasar pengawasan. 

Baca Juga: Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai Dikebut

“Hal ini terus diupayakan melalui pemasangan alat rekam pajak online Tax Surveillance ke seluruh objek pajak hiburan untuk memastikan seluruh transaksi usaha dapat terekam secara realtime,” jelasnya. 

Selain itu, petugas juga menyisir usaha potensial yang belum terdata. Bagi pelaku usaha yang menunggak, Bapenda mulai dari mengirim surat imbauan, teguran, hingga penagihan aktif dan pemeriksaan. 

“Kami terus mendorong seluruh pelaku usaha RHU untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui penyampaian surat imbauan dan surat teguran. Apabila masih terdapat kewajiban yang perlu diselesaikan, Bapenda melakukan penagihan dan langkah pemeriksaan sesuai ketentuan,” tuturnya. 

Tim gabungan juga diterjunkan untuk mencocokkan laporan omzet dengan kondisi di lapangan. 

Baca Juga: Cerita Pria 41 Tahun Semangat Cari Kerja di Grand Job Fair Surabaya

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan kebijakan pembatasan diskotek tetap jalan. Saat ini jumlah diskotek di Surabaya sekitar 13. Tidak ada rencana menambah lagi. 

Menurut Eri, PAD bukan satu-satunya tolok ukur. Keberadaan tempat hiburan malam juga harus dilihat dari sisi dampak sosial, terutama terhadap anak dan moral. 

“PAD-nya bisa dicari dari tempat yang lain. Bukan tempat yang bisa merusak anak bangsa,” tegas Eri. 

“Diskotek itu sudah banyak di Surabaya. Jangan ada tambahan lagi diskotek di Surabaya. Kalau sekarang jumlahnya yang diskotek kan 13-an ya,” pungkasnya.

Editor : Achmad Supriyadi
Berita Terbaru

PKB Jatim Gelar Diskusi Sosialisme Islam, Buka Ruang Pertukaran Gagasan

Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Bagong Suyanto, Listiyono Santoso, dan Moh Aslim Akmar.

Astamaops Polri Pastikan Kesiapan Nataru di Banyuwangi

Lokasi ini menjadi salah satu jalur penyeberangan utama penghubung Pulau Jawa dan Bali yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat saat nataru.

Pemkab Jember Terapkan Manajemen Talenta untuk Karier ASN Terukur Mulai 2027

Kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Penerapan Manajemen Talenta yang telah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Kabupaten Jember.

Kejati Jatim Pastikan Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi KBS ke DPRD Surabaya

“Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami (aliran ke DPRD Surabaya),” kata Aspidsus Kejati Jatim.

Manfaatkan TKD Greenhouse Melon Hidroponik Jadi Penggerak Ekonomi Desa di Sidoarjo

selalu.id - Greenhouse hidroponik yang memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) milik BUMDes Jaya Raya di Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten

Zulkifli Hasan Dorong Pengembangan Program Pangan Berbasis Pesantren

Program tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian pangan pesantren, khususnya dalam memenuhi kebutuhan protein melalui produksi ikan.