Bukan Lagi Sistem Desil, Penerima Bansos di Surabaya Kini Ditentukan Lewat Rembuk Warga
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 05 Okt 2026 18:53 WIB
selalu.id - Persoalan data kepemilikan aset menjadi salah satu kendala dalam memastikan bantuan sosial (bansos) di Kota Surabaya tepat sasaran.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, petugas menemukan warga yang secara kondisi ekonomi tergolong kurang mampu, namun dalam data Perlindungan Sosial (Perlinsos) justru tercatat memiliki kendaraan bermotor hingga mobil.
Baca Juga: DPRD Surabaya Datangi PLN Usai Warga Lapor Kena Denda 1,2 Juta, Yona: Saya Bayar Semua
Setelah ditelusuri, kepemilikan aset tersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Eri menyebut ada warga yang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya dipinjam pihak lain untuk keperluan pembelian kendaraan.
Akibatnya, aset kendaraan yang dibeli menggunakan identitas tersebut tercatat atas nama pemilik KTP, meski kendaraan itu bukan miliknya.
“Ternyata ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan (mencatatkan aset) yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, warga yang bersangkutan mengaku KTP-nya dipinjam oleh orang lain. Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” jelas Eri, Senin (5/10/2026).
Eri mengatakan ketidaksesuaian data seperti itu dapat memengaruhi pemetaan kondisi sosial ekonomi warga. Karena itu, masyarakat diminta menjaga dokumen kependudukan dan tidak sembarangan meminjamkannya.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya kini memperkuat mekanisme verifikasi penerima bansos dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Baca Juga: DPRD Surabaya Dukung Eri Cahyadi Setop Diskotek Baru, Desak Pengawasan Tempat Hiburan Ketat
Penentuan prioritas bantuan tidak hanya mengacu pada data desil, tetapi dilakukan melalui musyawarah di tingkat RT untuk menentukan warga yang masuk prioritas 1, 2, dan 3.
Musyawarah tersebut melibatkan lurah, camat, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta sedikitnya tiga perempat warga di wilayah RT setempat.
“Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tetapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut. Warga sendiri yang akan melihat dan menentukan, misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,” papar Eri.
Dengan mekanisme tersebut, kondisi ekonomi warga diharapkan dapat diverifikasi berdasarkan keadaan nyata di lingkungan masing-masing.
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta RHU Disanksi Tegas jika Pengunjung Mabuk dan Bikin Onar
Eri mencontohkan, warga dapat mengetahui apabila terdapat lansia yang belum menerima bantuan dan memang tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang mencukupi.
Pemkot juga mendorong warga ikut melakukan pengawasan terhadap ketepatan penyaluran bantuan, termasuk melalui fitur pengaduan maupun pengecekan seperti aplikasi Cek Wargaku.
“Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” tegas Eri.
Editor : Zein Muhammad
