Rabu, 18 Nov 2026 02:49 WIB

Warga Nginden Masuk Desil 9 Wadul ke Anggota DPRD Surabaya Anas Karno

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 02 Okt 2026 12:58 WIB
Reses Anggota Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno. (Istimewa/selalu.id)
Reses Anggota Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno. (Istimewa/selalu.id)

selalu.id - Sejumlah warga status desil yang tercatat dalam data pemerintah tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka sebenarnya mengadu ke Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno saat reses Kecamatan Sukolilo, Kamis (1/10/2026).

Salah satunya Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Ia mengaku tercatat dalam Desil 9, meski hingga kini keluarganya masih tinggal menumpang di rumah keluarga.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

“Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran,” ujar Erna.

Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai angka desil. Status kesejahteraan yang tinggi dikhawatirkan berdampak terhadap kesempatan keluarganya memperoleh program bantuan maupun intervensi pemerintah.

Terlebih, kata Erna, anaknya hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang disebut masih jauh di bawah upah minimum.

“Yang saya pikirkan bukan saya sendiri. Anak saya belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir nanti kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup,” katanya.

Sebagai Kader Surabaya Hebat (KSH), Erna mengaku kerap menerima keluhan serupa dari warga. Ia menilai masih ada warga yang kondisi ekonominya belum mapan, tetapi tercatat dalam desil tinggi.

“Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Keluhan serupa disampaikan Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli. Ia mengatakan sejumlah warga mempertanyakan hasil pemeringkatan desil karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang mereka jalani sehari-hari.

“Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses,” kata Sadeli.

Baca Juga: Satpol PP Geledah Pedagang Buah Tanjungsari, Asosiasi: Kami Bukan Penjahat, Jangan Berlebihan!

Namun, Sadeli meminta persoalan tersebut tidak langsung diarahkan sebagai kesalahan pihak tertentu. Menurutnya, perlu dilakukan pengecekan kembali melalui RT, RW, kelurahan hingga pihak terkait.

“Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Surabaya Anas Karno meminta RT dan RW segera mendata warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi riil.

Data tersebut, kata dia, selanjutnya dapat digunakan untuk mendampingi warga dalam proses penyanggahan.

“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” kata Anas.

Baca Juga: Proyek Drainase Baru 80 Persen, Komisi C DPRD Surabaya Bakal Panggil Kontraktor

Anas mengatakan masih ada warga yang belum memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.

Karena itu, ia telah berkomunikasi dengan lurah agar perangkat kelurahan ikut membantu warga yang ingin memperbaiki data.

“Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil,” ujarnya.

Menurut Anas, akurasi data kesejahteraan menjadi penting karena berkaitan dengan penyaluran berbagai program pemerintah.

“Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.

Editor : Achmad Supriyadi
Berita Terbaru

Waspada! 7 Makanan dan Minuman Ini Bikin Urine Keruh, Bisa Rusak Ginjal

​Gejala-gejala tersebut bisa jadi indikasi infeksi saluran kemih (ISK), batu ginjal, dehidrasi berat, atau gangguan kesehatan lainnya.

Vivo V80 dan Vivo V80 FE Hadir di Indonesia, Ini Harga hingga Kualitasnya

Bagi masyarakat yang tertarik meminang lini terbaru ini, Vivo menghadirkan program harga spesial yang berlaku hingga 30 November 2026.

Pemkab Sidoarjo Ajak Warga Ubah Pekarangan jadi Sumber Uang Lewat Program Teras Pangan B2SA

Melalui pengembangan ayam petelur dan tanaman pisang Cavendish, program Teras Pangan B2SA diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan keluarga.

Polda Jatim Gulung Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online Beromzet Miliaran Rupiah

​Polda Jatim kini telah membentuk tim gabungan untuk mendalami aliran dana serta memburu kemungkinan adanya korban lain.

PDS Perkuat Pendampingan Hukum dengan Kejari Tanjung Perak Surabaya

Melalui kerja sama ini, PDS dapat memperoleh pendampingan hukum dalam menghadapi dinamika proses bisnis dan perkembangan regulasi. 

Sungai Pasar Sukomoro Nganjuk Dijadikan TPA Liar, Aliran Tertutup Eceng Gondok dan Sampah Plastik

Akibatnya warga sekitar yang harus menanggung bau menyengat dan risiko banjir.