selalu.id - Penggusuran pedagang Embong Belimbing di Surabaya tak hanya menyisakan persoalan tempat berjualan.
Komisi B DPRD Surabaya menyoroti belum adanya pembaruan regulasi yang secara komprehensif mengatur lokasi wisata kuliner maupun keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pahlawan.
Baca juga: Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Faridz Afif menilai, aktivitas perdagangan di Embong Belimbing tidak memiliki dasar legalitas yang kuat apabila mengacu pada ketentuan yang berlaku. Terlebih, lokasi tersebut disebut bersifat permanen dan berada di atas saluran.
Namun, di tengah penertiban pedagang, Afif juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyusun aturan baru yang lebih jelas mengenai lokasi perdagangan yang diperbolehkan, termasuk bagi PKL dan kawasan wisata kuliner.
Afif menjelaskan, salah satu regulasi yang menjadi rujukan penetapan kawasan wisata kuliner di Surabaya diterbitkan pada 1999. Aturan tersebut menetapkan tiga lokasi wisata kuliner, yakni Jalan Kedung Doro, Jalan Genteng Besar, dan Jalan Karang Menjangan.
Ketentuan itu sekaligus menggantikan aturan sebelumnya yang diterbitkan pada 1991.
“Yang mana diperbarui oleh Pak Harto, Wali Kota, di tahun 99. Yang mana bahwa perwali yang tahun 91 tidak berlaku. Dikeluarkanlah lagi tahun 99 dengan berbeda nomor, bahwa yang menjadi kekuatan penting adalah terkait melegalkan, ya. Wisata kuliner, bukan PKL, wisata kuliner,” kata Afif ditemui setelah hearing, Rabu (18/11/2026).
Ia menambahkan, penetapan lokasi wisata kuliner dalam aturan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk membenarkan aktivitas perdagangan di Embong Belimbing.
Afif menilai terdapat perbedaan kondisi antara kawasan yang telah ditetapkan pemerintah dengan lokasi yang kini menjadi persoalan.
“Nggak boleh. Karena apa? Yang kedua permanen. Yang ketiga di atas saluran. Jadi nggak boleh,” tegasnya.
Afif merujuk Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Regulasi tersebut mengatur larangan menghuni, berjualan, maupun memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jalan layang, di atas tepi saluran, serta tempat umum lainnya secara terus-menerus atau permanen.
Adapun pemanfaatan ruang tersebut secara tidak terus-menerus tetap harus mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Baca juga: Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Dikeluhkan Warga, Bikin Rumah Rusak dan Bising
Meski menilai aktivitas perdagangan di Embong Belimbing tidak sesuai ketentuan. Afif menyebut pedagang masih dapat mempertimbangkan lokasi lain untuk melanjutkan usaha kuliner.
Ia menyarankan pedagang mencari tempat di Sentra Wisata Kuliner (SWK) terdekat atau menempati kawasan wisata kuliner yang telah ditetapkan dalam regulasi.
“Satu, mencari tempat yang resmi di SWK terdekat bisa. Yang kedua, pindah ke Kedung Doro, ya, nggak apa-apa. Karena kan sama-sama wisata kuliner, kan. Ya, bukan PKL, kan. Embong Blimbing itu wisata kuliner. Bisa ke Genteng Besar, bisa juga di Karang Menjangan. Tetap, tapi yang paling dekat itu SWK setempat,” ujarnya.
Persoalan Embong Belimbing juga menjadi momentum bagi Komisi B untuk mendorong pembaruan regulasi.
Afif menilai aturan penetapan lokasi wisata kuliner yang menjadi rujukan saat ini sudah terlalu lama dan belum mengakomodasi kebutuhan penataan perdagangan secara menyeluruh.
Ia mengusulkan Pemkot Surabaya menerbitkan peraturan wali kota (perwali) baru yang tidak hanya mengatur wisata kuliner, tetapi juga keberadaan PKL.
Baca juga: Pengurus KBS Diperiksa Kejati Jatim, Pengacara Tegaskan Tak Ada Niat Jahat
“Dan karena sudah nggak ada lagi perwali itu, mulai 99 sampai sekarang, enggak ada lagi, untuk supaya keluar perwali baru. Kalau bisa, ditekankan jangan hanya wisata kuliner, sekalian PKL, sret, yang boleh mana aja, sret. Perwali,” jelas Afif.
Afif menilai perda dapat menjadi payung hukum dalam mengatur ketentuan umum, sedangkan perwali diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan di lapangan. Termasuk menentukan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan, karakteristik aktivitas perdagangan hingga ketentuan operasional.
Ia juga menyoroti masih adanya kerancuan dalam membedakan PKL dengan wisata kuliner. Menurutnya, kedua jenis aktivitas perdagangan tersebut memiliki karakteristik dan pengaturan yang berbeda.
Dalam ketentuan yang menjadi rujukannya, kawasan wisata kuliner di tiga lokasi tersebut memiliki batas waktu operasional mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.
Dengan regulasi yang lebih jelas, Afif berharap penataan ruang publik di Surabaya tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memberikan kepastian mengenai lokasi usaha yang diperbolehkan bagi pedagang.
Persoalan Embong Belimbing pun menjadi salah satu contoh pentingnya pembaruan aturan agar penataan kawasan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan ketentuan yang lebih terukur.
Editor : Zein Muhammad