selalu.id – Isu kencang dugaan kucuran dana Rp 5 miliar dari Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kepada anggota dewan.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mohammad Faridz Afif menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan periode DPRD sebelumnya, bukan masa kepemimpinannya saat ini.
Baca juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya
Faridz Afif memilih tidak banyak berkomentar ketika ditanya mengenai dugaan aliran dana yang disebut berkaitan dengan honorarium narasumber tanpa disertai surat keputusan (SK). "No comment, karena itu bukan periode saya,” kata Faridz, Rabu (18/11/2026).
Ia kemudian menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan periode pemeriksaan 2016 hingga 2024. Menurutnya, dugaan yang mencuat itu merupakan persoalan pada periode DPRD sebelumnya.
Faridz juga menegaskan bahwa saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi B, dirinya tidak menangani proses yang berkaitan dengan pergantian direktur utama PDTS KBS. "Itu periodenya DPRD yang tahun lalu sebelumnya,” tegasnya.
Baca juga: Eks Dirut KBS Korupsi 10 Miliar, Kasi Intel Kejari Surabaya: Uang Digunakan Kepentingan Pribadi
Pernyataan tersebut muncul di tengah penyidikan baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS. Penyidik dikabarkan tengah menelusuri catatan pengeluaran kas perusahaan sepanjang 2025 hingga 2026.
Sebelumnya, beredar dugaan aliran dana sekitar Rp 5 miliar kepada sejumlah anggota Komisi B DPRD Surabaya dengan dalih honorarium narasumber tanpa SK. Namun, dugaan tersebut belum terkonfirmasi secara independen.
Anggota Komisi B Yuga Pratisabda Widyawasta sebelumnya membantah keras adanya penerimaan dana tersebut.
Baca juga: Top 5 Berita: Pencak Silat, Penipuan Berkedok Kapolresta Sidoarjo hingga Korupsi
“Gak onk (tidak ada) itu. Ngawur, gak ada itu. Ngawur kalau sampai ada itu,” tegasnya.
Sementara itu, penyidikan baru Kejati Jatim menjadi bagian dari upaya penelusuran dugaan penyimpangan di tubuh perusahaan daerah pengelola Kebun Binatang Surabaya tersebut. Dugaan aliran dana kepada anggota dewan masih membutuhkan penjelasan dan pembuktian dari penyidik.
Editor : Achmad Supriyadi