selalu.id – Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti tidak adanya alokasi belanja modal untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Kondisi ini dinilai berisiko menghambat pembangunan destinasi wisata, revitalisasi cagar budaya, serta pengembangan sarana pendukung pariwisata di Jawa Timur.
Baca juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Jairi Irawan mengatakan, dari total pagu Disbudpar sebesar Rp146,44 miliar, seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi. Tidak ada pos anggaran untuk investasi fisik. “Ini berarti tidak ada rencana investasi fisik untuk infrastruktur budaya dan pariwisata pada tahun 2027,” kata Jairi kepada selalu.id, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan struktur RAPBD 2027, rincian anggaran Disbudpar terdiri dari belanja barang dan jasa Rp103,02 miliar (70,35 persen), belanja pegawai Rp40,27 miliar (27,50 persen), dan belanja hibah Rp3,16 miliar (2,15 persen). Selain tanpa belanja modal, pagu tersebut juga turun 10,89 persen atau sekitar Rp17,91 miliar dibandingkan Perubahan‑APBD 2026 senilai Rp164,35 miliar.
Komisi E juga mencermati alokasi program dan pokok pikiran (pokir) sebesar Rp64,31 miliar (43,91 persen dari total anggaran) yang tersebar pada 159 usulan kegiatan. Sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan wayang Rp31,1 miliar, musik dan tari tradisional Rp25,86 miliar, serta ludruk Rp5,85 miliar. Sementara anggaran peningkatan kapasitas SDM pariwisata hanya Rp1,5 miliar.
Baca juga: Bupati Subandi Minta Penggunaan Anggaran di Sidoarjo Terukur dan Bermanfaat
Komisi E menilai komposisi itu perlu dievaluasi. Pelestarian kesenian tradisional memang penting, namun penguatan SDM juga dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata.
Catatan lain berkaitan dengan realisasi anggaran tahun berjalan. Hingga 20 Oktober 2026, penyerapan anggaran P‑APBD baru mencapai 58,25 persen (Rp95,74 miliar), sedangkan realisasi belanja modal hanya 14,69 persen. Target PAD Disbudpar 2027 juga dipatok Rp3,7 miliar, lebih rendah dari target 2026 sebesar Rp3,8 miliar.
Baca juga: RAPBD Surabaya 2027 12,8 Triliun, DPRD Dorong Program Terkoneksi ke Pemerintah Pusat
Atas temuan tersebut, Komisi E mengeluarkan sejumlah rekomendasi: Disbudpar diminta memberikan justifikasi penurunan pagu, menambah belanja modal minimal 10 persen dari total pagu, serta melakukan verifikasi ketat terhadap 159 usulan pokir agar sesuai kebutuhan prioritas. "DPRD juga mendorong peningkatan proporsi anggaran pariwisata dan percepatan realisasi belanja," tandasnya.
DPRD berharap perencanaan anggaran ke depan tidak hanya berfokus pada kegiatan rutin dan acara, tetapi juga memberi ruang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur serta penguatan kapasitas pelaku kebudayaan dan pariwisata.
Editor : Achmad Supriyadi