selalu.id - Ratusan mahasiswa menggelar audiensi dengan DPRD dan Pemkab Sidoarjo. Mereka menyoroti lima persoalan krusial pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, transparansi anggaran, dan sejumlah kebijakan publik.
Pertemuan digelar di ruang rapat paripurna DPRD. Hadir Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Bupati Sidoarjo Subandi. Pimpinan legislatif menyatakan siap menerima kritik dan mengawal aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan OPD terkait.
Baca juga: Dua Pemuda Diamankan Gegara Diduga Bawa Molotov saat Demo di Surabaya
Isu pendidikan jadi sorotan utama. DPRD mendukung usulan pembentukan Satuan Tugas Pendidikan untuk memperketat pengawasan di SD dan SMP. Fokusnya mencegah pungli dan kekerasan di sekolah.
“Kami mendukung usulan mahasiswa untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,” kata Cak Nasih, Selasa (10/11/2026) petang.
Ia menegaskan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa. Jika terbukti, sanksi tegas akan diberikan termasuk kemungkinan pencopotan kepala sekolah. Menurutnya kritik mahasiswa penting agar masalah pendidikan tidak berulang.
Mahasiswa juga mempertanyakan pengelolaan anggaran sosial dan penanggulangan kemiskinan. Mereka menyinggung adanya dugaan pemangkasan alokasi program yang langsung menyentuh masyarakat.
Menanggapi hal itu, Abdillah menyebut DPRD akan berkoordinasi dengan Komisi D untuk meminta klarifikasi ke dinas terkait dan melakukan evaluasi.
“Termasuk juga untuk alokasi anggaran sosial dan penanggulangan kemiskinan maupun sektor lain, terutama programnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini akan dikoordinasikan melalui komisi-komisi di DPRD dengan dinas terkait,” tegasnya.
Baca juga: Top 5 Berita: Kampung Pancasila hingga Dampak Angin Kencang di Jember
Ia menambahkan, anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat UU minimal 20 persen. Namun ia menekankan pentingnya mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Perwakilan mahasiswa Alvin Ananta merinci 5 bidang yang disorot. Di bidang kesehatan: penanganan stunting dan HIV. Di bidang pendidikan: perundungan, dugaan pencabulan di sekolah, dan masih adanya anak tidak sekolah.
Di sektor tenaga kerja: tingginya angka pengangguran. Selain itu mahasiswa juga menuntut transparansi anggaran daerah dan evaluasi kebijakan publik seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, serta penataan kawasan Frontage Road Gedangan.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi sejak Selasa sore. Massa dari PMII, GMNI, dan BEM sempat membakar ban dan terjadi saling dorong dengan aparat di halaman DPRD.
Baca juga: Ketika Tiga Partai di Sidoarjo Kompak Kawal Pembangunan 2027
Suasana kemudian kondusif setelah perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk dan berdialog selama sekitar 1 jam tanpa tekanan.
Dari pihak eksekutif, Bupati Subandi menyatakan Pemkab sudah menginventarisasi semua poin tuntutan bersama OPD terkait. Pemkab bersama DPRD berjanji menyiapkan data penanganan dan tindak lanjut sesuai waktu yang disepakati.
Subandi memastikan rekapitulasi hasil penanganan 5 tuntutan itu akan diserahkan pada Rabu (11/11/2026) sore.
Bagi mahasiswa, audiensi bukan titik akhir. Mereka menuntut adanya langkah nyata, evaluasi kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar persoalan benar-benar diselesaikan.
Editor : Achmad Supriyadi