selalu.id - Aksi demo yang tergabung dalam CaKra Muda Indonesia terjadi di depan halaman gedung DPRD Surabaya. Kebijakan pemkot dan proyek berskala besar menjadi sorotan dalam demonstrasi ini.
Massa tidak hanya mendesak evaluasi kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, tetapi juga mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Surabaya terhadap jalannya pemerintahan.
Baca juga: Girangnya Mahasiswa di Surabaya Dengar Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
Founder CaKra Muda Indonesia Abdul Aziz, melontarkan kritik keras dengan mengangkat isu oligarki dalam pemerintahan Kota Surabaya. Massa bahkan membawa tagar yang menyebut wali kota sebagai bagian dari kepentingan oligarki.
Aziz mengatakan, kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat bertujuan menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan pengawasan serius dari DPRD.
Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan proyek-proyek besar di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk pekerjaan di sektor sumber daya air dan Bina Marga.
Menurut Aziz, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan dan proyek pemerintah benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat.
Selain proyek infrastruktur, massa juga menyoroti kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Mereka menilai pemerintah seharusnya menyiapkan fasilitas dan tempat relokasi yang layak sebelum melakukan penertiban.
“Seharusnya ketika PKL ditertibkan, mereka diberikan tempat yang layak. Fasilitas dulu baru ditertibkan, begitu seharusnya,” ujar Aziz, Selasa (10/11/2026).
Dia menilai penertiban tanpa solusi dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Karena itu, DPRD diminta tidak hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga mengawal kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan warga.
Aziz juga mempertanyakan respons DPRD terhadap berbagai persoalan yang telah disampaikan masyarakat. Menurut dia, lembaga legislatif seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan ruang penyelesaian bagi warga yang terdampak kebijakan pemerintah.
“DPRD Kota Surabaya ketika ada keresahan dan persoalan masyarakat justru diam. DPRD tidak pernah memberikan solusi terbaik dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, CaKra Muda Indonesia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Eri Cahyadi. Mereka juga meminta Ketua DPRD Surabaya menemui massa untuk membahas berbagai persoalan yang disampaikan.
Baca juga: Ribuan Mahasiswa Surabaya Demo di Alun-Alun, Serukan Revolusi dan Acungkan 3 Jari
Aziz bahkan memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam kepada pimpinan DPRD untuk memberikan kepastian jadwal pertemuan.
“Kami ingin berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kota Surabaya. Kapan kami dijadwalkan? Kami tunggu satu kali 24 jam untuk bisa bertemu,” katanya.
Aspirasi demonstran diterima Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Machmud. Dia mengaku mendapat tugas dari pimpinan Komisi B untuk menemui perwakilan massa.
Machmud mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut dan menyebut kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi DPRD maupun pemerintah kota.
“Saya senang sekali ada aspirasi seperti ini. Ini sebagai koreksi untuk kita agar ke depan lebih baik. Tahun 2027 harus lebih baik. Jangan bosan-bosan memberikan masukan. Kami terima aspirasi teman-teman dan akan kami tindak lanjuti,” kata Machmud.
Dalam dialog tersebut, Aziz juga menyinggung sejumlah kelompok PKL yang disebut telah mengajukan permohonan hearing atau audiensi kepada DPRD, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut.
Baca juga: Merawat Lansia Wajah Kemanusiaan di Kampung Pancasila Krembangan Bhakti
Machmud mempertanyakan kelompok PKL yang dimaksud karena banyak surat permohonan audiensi masuk ke DPRD.
“PKL yang mana? Karena surat yang masuk banyak,” tanyanya.
Menanggapi desakan agar Ketua DPRD menemui massa, Machmud mengatakan akan meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan DPRD untuk dijadwalkan ulang.
“Nanti setelah ini saya sampaikan supaya dijadwalkan ulang,” jawabnya.
Namun, Aziz meminta DPRD memberikan kepastian konkret terkait permintaan dialog tersebut. Dia menegaskan massa akan tetap bertahan di lokasi apabila tidak memperoleh kejelasan.
“Kalau tidak ada jawaban yang konkret, kami akan tetap di sini dan menunggu Wali Kota Surabaya,” tandasnya.
Editor : Achmad Supriyadi