selalu.id - Tiga partai politik di Kabupaten Sidoarjo mulai memperkuat komunikasi untuk mengawal arah pembangunan daerah.
Melalui agenda Silaturahmi Kebangsaan, jajaran DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Golkar bertemu di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Senin (9/11/2026).
Baca juga: Bupati Subandi Minta Penggunaan Anggaran di Sidoarjo Terukur dan Bermanfaat
Persoalan banjir, pengangguran, hingga pemerataan pembangunan menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Silaturahmi ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antarpengurus partai. Pembicaraan juga menyentuh sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, terutama menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Dewan Syura DPC PKB Sidoarjo, KH Nur Cholis Misbah, yang dilanjutkan pembacaan doa iftitah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPC PKB Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dari PKB, Wakil Ketua II DPRD Kayan dari Gerindra, serta Wakil Ketua III DPRD Warih Andono dari Golkar. Sejumlah pengurus dan anggota dari ketiga partai juga turut hadir.
Ketua DPC PKB Sidoarjo, Rizza Ali Faizin mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mencari kesamaan pandangan dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Menurutnya, PKB dan Gerindra memiliki kedekatan dalam memperjuangkan kelompok masyarakat kecil, termasuk petani dan nelayan.
"PKB merupakan partainya wong cilik, begitu juga Gerindra yang memiliki perhatian terhadap petani dan nelayan. PKB juga merupakan partai yang memperjuangkan kepentingan wong cilik," ujarnya.
Kesamaan pandangan itu, kata Rizza, perlu diwujudkan dalam pengawalan kebijakan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Sidoarjo.
Sebab, persoalan yang dihadapi daerah tidak hanya berkaitan dengan satu sektor. Banjir, tingginya pengangguran terbuka, dan infrastruktur yang belum memadai masih membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, pemerataan pembangunan menjadi salah satu hal yang ditekankan PKB. Menurut Rizza, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan.
Komunikasi antar partai tersebut juga mulai diarahkan pada persiapan pembangunan 2027. PKB ingin memastikan visi Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana yang disampaikan saat Pilkada benar-benar diterjemahkan menjadi program dan kebijakan pemerintah daerah.
"Kami ingin memastikan visi tersebut benar-benar tercapai dan segera dilaksanakan," katanya.
Mengenai kemungkinan koalisi, Rizza menjelaskan bahwa pembicaraan lebih mengarah pada kesamaan langkah dalam mengawal kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut dipicu persoalan komunikasi antara Gerindra dan Golkar.
Baca juga: Pengurus PBSI Sidoarjo Dilantik, Bidik Prestasi Maksimal di Porprov Jatim 2027
Di sisi lain, Rizza memastikan PKB tetap menjalankan peran sebagai penyeimbang pemerintah daerah. Artinya, partainya tidak akan selalu berada pada posisi mendukung, tetapi juga menjalankan fungsi kritik ketika kebijakan dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
"Ketika kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu akan kami apresiasi. Namun, ketika kebijakan tersebut berlawanan dengan kepentingan masyarakat, PKB akan mengkritisinya," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Achmad Muzayin Syafrial yang hadir mewakili Ketua DPC Gerindra Mimik Idayana menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi DPP Partai Gerindra.
Sebelum mendatangi PKB, Gerindra Sidoarjo telah bersilaturahmi dengan PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
Menurut Muzayin, komunikasi antarp partai penting untuk membangun kerja sama dalam mengawal pemerintahan dan mendorong kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penanganan banjir.
Gerindra mendorong agar penanganan banjir di Sidoarjo tidak berhenti pada langkah teknis, tetapi juga memiliki landasan regulasi yang kuat melalui pembentukan peraturan daerah (perda).
Terlebih, Bupati Sidoarjo Subandi sebelumnya telah memaparkan grand design penanganan banjir yang perlu ditindaklanjuti.
Baca juga: Top 5 Berita: Pesahabatan Sepakbola hingga Sisa Solar Truk Sampah Dijual
"Persoalan banjir merupakan isu publik dan menyangkut kepentingan rakyat. Tentunya, hal ini harus kita kawal bersama-sama," ujar Muzayin.
Persoalan tersebut menjadi semakin mendesak karena Sidoarjo mulai memasuki musim hujan. Menurut Muzayin, rencana pembentukan perda perlu dikawal melalui pembahasan di DPRD agar dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang konkret.
Pembahasan APBD 2027 pun tidak terlepas dari perhatian kedua partai. PKB menyoroti persoalan pengangguran terbuka dan banjir sebagai kebutuhan mendesak yang perlu masuk dalam prioritas pemerintah daerah.
Rencana perda penanganan banjir juga dipastikan akan menjadi salah satu agenda yang dikawal melalui DPRD.
Gerindra sendiri berencana melanjutkan silaturahmi dengan partai-partai parlemen lainnya di Sidoarjo. Langkah tersebut diharapkan memperluas komunikasi sekaligus memperkuat kesamaan pandangan dalam mengawal kebijakan pembangunan.
"Setelah ini, insyaallah kami akan berkeliling mengunjungi partai-partai parlemen yang ada di Kabupaten Sidoarjo," ungkap Muzayin.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi politik ant partai mulai diarahkan pada persoalan konkret daerah.
Tantangannya kini bukan sekadar membangun kesepahaman, melainkan memastikan berbagai persoalan yang dibicarakan benar-benar mendapat tempat dalam kebijakan dan prioritas pembangunan Sidoarjo.
Editor : Zein Muhammad