selalu.id - Efisiensi belanja dan keterbatasan kemampuan fiskal menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Setiap alokasi anggaran dituntut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya belanja maupun tingkat penyerapan.
Baca juga: Ketika Tiga Partai di Sidoarjo Kompak Kawal Pembangunan 2027
Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat membacakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna III DPRD Sidoarjo, Senin (9/11/2026).
Pemkab Sidoarjo menegaskan penyusunan anggaran harus mempertimbangkan proyeksi pendapatan, kepastian sumber penerimaan, kewajiban belanja daerah, serta kemampuan keuangan. Kebutuhan pembangunan yang terus berkembang harus diimbangi pengelolaan anggaran secara hati-hati.
"Kita memahami bahwa kebutuhan pembangunan dan harapan masyarakat terus berkembang, sementara kapasitas pendanaan daerah perlu dikelola secara berhati-hati," kata Subandi.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan memberikan hasil yang terukur.
Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, perbaikan basis data, digitalisasi pelayanan, serta penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan.
"Optimalisasi tidak semata-mata dimaknai sebagai peningkatan jumlah belanja atau pencapaian tingkat penyerapan anggaran. Setiap alokasi keuangan daerah harus direncanakan dan digunakan secara cermat, profesional, serta efisien sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas," jelas Subandi.
Sejumlah masukan fraksi terkait tata kelola pemerintahan turut dijawab. Mengenai percepatan sertifikasi aset, Pemkab terus berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan melalui tim sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik pemerintah.
Pengawasan pemerintahan desa juga akan diperketat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban anggaran. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.
Sementara itu, realisasi anggaran Inspektorat sebesar 56,81 persen hingga akhir triwulan III dipengaruhi kebijakan efisiensi dan sejumlah kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan IV.
Kondisi tersebut dipastikan tidak memengaruhi penanganan persoalan SPJ Desa Lili Prabowo yang telah ditangani Kejaksaan Negeri.
Di sektor pendidikan, pemerintah menegaskan larangan pungutan liar kepada wali murid maupun penahanan ijazah peserta didik, khususnya pada jenjang SMP negeri.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab berkomitmen mempercepat pembangunan melalui pemantauan realisasi fisik dan keuangan, identifikasi potensi keterlambatan, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga: Pengurus PBSI Sidoarjo Dilantik, Bidik Prestasi Maksimal di Porprov Jatim 2027
Penguatan perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).
Pada sektor kesehatan, target pendapatan RSUD R.T. Notopuro pada 2027 mencapai Rp755,27 miliar. Pemerintah juga mengalokasikan Rp2,507 miliar untuk pembebasan lahan di samping Instalasi Gawat Darurat (IGD). Adapun pembangunan area parkir bertingkat atau double deck telah dilaksanakan pada 2025.
Pemkab turut memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sidoarjo Barat serta pembinaan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 di Surabaya, termasuk kebutuhan hibah dan fasilitas pendukung atlet disabilitas.
Untuk layanan air minum, target 24 sambungan rumah merupakan gabungan pembiayaan APBD dan Perumda Delta Tirta. Penurunan transfer pemerintah pusat menjadi salah satu pertimbangan dalam rasionalisasi belanja.
Persoalan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp550,651 miliar juga menjadi perhatian.
Pemerintah akan memutakhirkan data, memverifikasi objek dan subjek pajak, serta memilah piutang yang masih dapat ditagih. Stimulus berupa pengurangan pokok piutang untuk tahun pajak tertentu juga disiapkan sesuai ketentuan.
Fraksi Gerindra menyoroti postur APBD, pengelolaan sampah, dan bantuan sosial. Pemerintah menyatakan penyusunan APBD 2027 mempertimbangkan realisasi anggaran 2026, kemampuan fiskal, serta ketentuan pemerintah pusat.
Baca juga: Top 5 Berita: Pesahabatan Sepakbola hingga Sisa Solar Truk Sampah Dijual
Pengelolaan sampah diperkuat melalui penyusunan peta jalan jangka panjang, sedangkan bantuan sosial disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara Fraksi Demokrat mempertanyakan perbedaan perhitungan belanja dan mandatory spending akibat belum tersedianya informasi besaran Transfer ke Daerah (TKD) ketika Raperda APBD pertama kali disampaikan kepada DPRD.
Masukan Fraksi PAN dan NasDem mengenai pariwisata dan peningkatan PAD dijawab melalui rencana penguatan destinasi, sarana dan prasarana, promosi wisata, serta koordinasi dengan pelaku ekonomi kreatif agar berdampak terhadap UMKM dan perekonomian masyarakat.
Subandi berharap perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif dapat menjadi ruang penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.
"Dengan komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, serta semangat musyawarah, insyaallah berbagai tantangan pembangunan dapat kita hadapi dengan lebih baik," katanya.
Usai penyampaian jawaban eksekutif, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan Rapat Paripurna III Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026 ditutup.
Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya dapat diteruskan melalui rapat bersama panitia khusus (pansus) maupun forum pembahasan lainnya di lingkungan DPRD.
Editor : Zein Muhammad