selalu.id - Mekanisme penyaluran bantuan Dana Generasi Z sebesar Rp5 juta per RW dikeluhkan anggota Karang Taruna. Aturan Standar Harga Satuan (SHS) dinilai membuat proses pengajuan jadi rumit.
Keluhan itu disampaikan dalam reses anggota Komisi A DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo di Jalan Mustika Baru, RT 10 RW 01, Kelurahan Ngagel, Rabu (7/10/2026) malam. Kegiatan itu dihadiri ratusan anggota Karang Taruna dari lima kelurahan.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti U-Ditch Tak Kunjung Terealisasi di Lontar
Salah satu yang bersuara adalah Ketua Karang Taruna RW 10 Kelurahan Jagir, Robi Sigit Permana. Ia menyoroti ketatnya penerapan SHS saat menyusun Rancangan Anggaran Belanja kegiatan.
“Kalau memang berpatokan dengan harga SHS, seharusnya dicantumkan juga tokonya. Jadi kami tidak hanya berpatokan pada harga, tetapi juga tahu tokonya di mana,” kata Robi.
Menurutnya, tidak semua barang yang dibutuhkan Karang Taruna tersedia di pasaran dengan harga sesuai SHS. Hal ini membuat penyusunan RAB kegiatan menjadi kendala.
Robi mengaku hampir menyerah saat mengurus persyaratan. Ia meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi mekanisme pengajuan agar tidak menyulitkan pemuda yang ingin berkegiatan di lingkungan.
“Tolong dievaluasi lagi agar Karang Taruna yang ingin mengajukan tidak dipersulit,” tegasnya.
Akan Dikoordinasikan ke Lurah dan Camat
Baca juga: Warga Surabaya Bayar Retribusi PJU, Tapi Masih Beli Lampu Sendiri
Menanggapi aduan tersebut, Cahyo Siswo Utomo mengatakan persoalan SHS akan diklarifikasi bersama pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan se-Surabaya.
Politisi PKS itu ingin memastikan pendampingan kepada Karang Taruna dalam menyusun pengajuan sudah berjalan optimal.
“Nanti kami klarifikasi dan cek bersama lurah serta camat di seluruh Surabaya, apakah pendampingan kepada teman-teman Karang Taruna dalam penerapan SHS ini sudah berjalan atau belum,” ujarnya.
Cahyo menyebut, bantuan Rp5 juta untuk Gen Z ini bertujuan mendorong kreativitas pemuda di tingkat RW. Karena itu mekanismenya harus memudahkan, bukan justru menghambat.
Baca juga: DPRD Surabaya Dorong Urban Farming di Kedurus Jadi Model Ketahanan Pangan Kampung
Sertifikasi Ketenagakerjaan Juga Disorot
Selain Dana Gen Z, Karang Taruna juga menyampaikan aspirasi terkait akses sertifikasi ketenagakerjaan bagi pemuda.
Cahyo mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk memastikan mekanisme serta akses sertifikasi yang bisa dimanfaatkan pemuda.
“Terkait sertifikasi, kami harus klarifikasi dulu ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengenai mekanismenya,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi