selalu.id– Persoalan data kesejahteraan atau Desil masih menjadi keluhan utama warga Surabaya. Hal itu kembali mencuat saat reses anggota DPRD Surabaya di Balai RW 8 Ketintang, Jumat (2/10/2026) malam.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, mengatakan keluhan terkait Desil hampir selalu muncul di setiap agenda reses.
Baca juga: Warga Nginden Masuk Desil 9 Wadul ke Anggota DPRD Surabaya Anas Karno
“Ini rasa saya yang kesekian, yang kelima ya. Jadi hampir tiap rasa saya ada yang mengeluhkan terkait dengan Desil yang memang membutuhkan atensi,” kata Cahyo.
Menurutnya, validitas data Desil sangat penting karena berdampak langsung pada akses warga terhadap program pemerintah. Mulai dari beasiswa, bantuan langsung tunai, hingga bantuan pangan.
“Karena ini juga pemerintah kaitannya dengan pemerintah pusat, BPS, dan sebagainya, mari kita sama-sama betul-betul jaga validitas dari data Desil, agar kemudian karena data Desil ini punya dampak terkait dengan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Cahyo menyebut warga yang merasa datanya tidak sesuai bisa menempuh jalur sanggah. Proses itu harus mengikuti aturan dan diverifikasi sesuai kondisi di lapangan.
“Perlu disanggah bagi yang membutuhkan sanggahannya, tapi semua ini kita kembalikan sesuai dengan peraturannya,” katanya.
Ia juga siap memfasilitasi warga yang kesulitan mengurus.
“Kalau memang warga ini betul-betul membutuhkan untuk dibantu Desilnya agar turun, nanti kita bantu untuk diadvokasi, dan seterusnya,” ujar Cahyo.
Baca juga: Miris, Banyak Toilet Sekolah di Surabaya Rusak hingga Ruang Kelas Tanpa Pintu
Dalam reses yang sama, Cahyo turut menyoroti kebijakan Pemkot Surabaya yang menempatkan ASN di Balai RW. Ia menilai tujuannya baik untuk mendekatkan pelayanan, namun masih butuh waktu untuk melihat hasilnya.
“Sebenarnya kebijakan ini sudah pernah digulirkan, ASN ini turun ke masyarakat, ini nampaknya pemerintah kota lebih serius, lebih teknis lagi,” katanya.
Ia berharap kehadiran ASN dapat mempercepat penyelesaian masalah warga di tingkat RW.
“Jadi intinya kan lebih mendekatkan warga ke pemerintah sebenarnya, kalau ada apa-apa bisa lebih cepat diselesaikan,” ujarnya.
Namun Cahyo menilai sosialisasi masih kurang. Ia menyarankan penyampaian informasi dilakukan berjenjang dari camat, lurah, LPM, RW, hingga RT. Pemkot juga bisa memanfaatkan media sosial.
Baca juga: DPRD Surabaya Desak Sanksi ASN Diterapkan Adil Tanpa Pandang Bulu
“Sepertinya kurang kuat itu disampaikan ke masyarakat,” katanya.
“Perlu diperkuat sekali lagi agar kemudian masyarakat paham kebijakan ini, fungsi ASN turun ke Balai RW ini untuk apa saja,” ujarnya.
Cahyo menilai keberadaan ASN di Balai RW juga bisa membantu mengurai persoalan sosial warga, termasuk urusan data Desil.
“Termasuk juga sepertinya untuk menyelesaikan urusan-urusan sosial, mungkin juga urusan Desil ini juga, bisa jadi,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi