selalu.id - Sejumlah warga status desil yang tercatat dalam data pemerintah tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka sebenarnya mengadu ke Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno saat reses Kecamatan Sukolilo, Kamis (1/10/2026).
Salah satunya Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Ia mengaku tercatat dalam Desil 9, meski hingga kini keluarganya masih tinggal menumpang di rumah keluarga.
Baca juga: ASN Mulai Bertugas di Balai RW, Pemkot Surabaya Perkuat Sosialisasi
“Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran,” ujar Erna.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai angka desil. Status kesejahteraan yang tinggi dikhawatirkan berdampak terhadap kesempatan keluarganya memperoleh program bantuan maupun intervensi pemerintah.
Terlebih, kata Erna, anaknya hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang disebut masih jauh di bawah upah minimum.
“Yang saya pikirkan bukan saya sendiri. Anak saya belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir nanti kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup,” katanya.
Sebagai Kader Surabaya Hebat (KSH), Erna mengaku kerap menerima keluhan serupa dari warga. Ia menilai masih ada warga yang kondisi ekonominya belum mapan, tetapi tercatat dalam desil tinggi.
“Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli. Ia mengatakan sejumlah warga mempertanyakan hasil pemeringkatan desil karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang mereka jalani sehari-hari.
“Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses,” kata Sadeli.
Baca juga: Miris, Banyak Toilet Sekolah di Surabaya Rusak hingga Ruang Kelas Tanpa Pintu
Namun, Sadeli meminta persoalan tersebut tidak langsung diarahkan sebagai kesalahan pihak tertentu. Menurutnya, perlu dilakukan pengecekan kembali melalui RT, RW, kelurahan hingga pihak terkait.
“Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Surabaya Anas Karno meminta RT dan RW segera mendata warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi riil.
Data tersebut, kata dia, selanjutnya dapat digunakan untuk mendampingi warga dalam proses penyanggahan.
“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” kata Anas.
Baca juga: Digeruduk Gempar Jatim, Citraland Surabaya Bantah Privatisasi Air
Anas mengatakan masih ada warga yang belum memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.
Karena itu, ia telah berkomunikasi dengan lurah agar perangkat kelurahan ikut membantu warga yang ingin memperbaiki data.
“Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil,” ujarnya.
Menurut Anas, akurasi data kesejahteraan menjadi penting karena berkaitan dengan penyaluran berbagai program pemerintah.
“Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi