selalu.id - Bupati Jember Muhammad Fawait menilai pandangan umum tujuh fraksi DPRD Jember terhadap Rancangan APBD 2027 sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
Fokus utama yang disepakati adalah pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Baca juga: Korupsi Penyaluran KUR Mikro BNI Jember, 4 Tersangka dan Rugikan Negara 41 Miliar
Hal itu disampaikan Fawait usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD Jember, Kamis (1/10/2026) malam, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi.
“Alhamdulillah pandangan fraksi sangat baik. Seluruh fraksi di DPRD ada tujuh fraksi, semua sepakat APBD 2027 untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh desa di Kabupaten Jember,” ujar Fawait.
Ia menyebut masukan dari legislatif menjadi bahan penting dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, seluruh fraksi memiliki perhatian agar program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya hingga ke desa.
Selain anggaran, Fawait juga mengumumkan rencana Pemkab Jember menambah layanan kesehatan. Program baru ini akan melengkapi UHC dan Home Care yang sudah berjalan.
"Kami akan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Jember. Setelah ada UHC dan Home Care, kami tidak lama lagi akan melaunching program layanan kesehatan yang baru,” katanya.
Baca juga: Momen PPNI Jember Bagikan Ratusan Paket Sembako pada Korban Bencana di Sumbersalak
Program tersebut menyasar keluarga pasien yang mendampingi kerabatnya saat rawat inap. Fawait menyoroti warga yang harus meninggalkan pekerjaan saat menjaga anggota keluarga di rumah sakit.
“Selama ini warga Jember yang menjaga saudaranya opname di rumah sakit, mereka jelas meninggalkan rumah dan juga pekerjaannya. Oleh karena itu, kami akan memperhatikan hal ini agar masyarakat yang menjaga di rumah sakit tidak terbebani urusan pekerjaan,” jelasnya.
Soal tambang, Fawait menyebut dari ratusan lokasi di Jember baru 17 yang berizin resmi. Pemkab mendorong pengelola segera mengurus legalitas.
Baca juga: Gerindra Jember Konsolidasi, Hangatkan Mesin Hadapi Pemilu 2029
“Memang izin pertambangan ada di provinsi. Beberapa waktu lalu kami bersama Dinas ESDM Provinsi dan Komisi D DPRD Jatim telah membahas ini,” ungkapnya.
Pemkab siap memfasilitasi perizinan sepanjang tidak merugikan warga. Untuk tambang ilegal, penanganannya diserahkan ke aparat.
“Yang ilegal akan menjadi kewenangan APH,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi