selalu.id - Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur pertanyakan penurunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Proyeksi anggaran tercatat turun 8,2 persen dibanding Perubahan APBD 2026. Di saat bersamaan, belanja modal justru anjlok hingga 22,3 persen.
Baca juga: Kekeringan di Jatim Makin Parah, Fraksi PKS Sentil Pemprov: Jangan Cuma Sibuk Bagi-bagi Air!
Sorotan kritis tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Jatim, M. Hadi Setiawan, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2027 dalam rapat paripurna, Kamis (24/9/2026).
Hadi membeberkan, belanja modal pada RAPBD 2027 dipatok sekitar Rp1,679 triliun atau hanya 6,1 persen dari total belanja daerah.
Golkar pun meminta Pemprov Jawa Timur menjelaskan strategi menjaga ketersediaan infrastruktur, konektivitas, hingga pemerataan layanan publik di tengah pemangkasan anggaran tersebut.
Apalagi, realisasi belanja modal tahun 2025 tercatat baru menyentuh angka 92,47 persen. Golkar menuntut kepastian komponen apa saja yang masuk kategori belanja infrastruktur pelayanan publik, terutama pemenuhan porsi minimal yang diamanatkan regulasi.
"Mohon dijelaskan pemetaan pagu, lokasi, penerima manfaat, output serta outcome setiap prioritas agar alokasi dapat diukur keterkaitannya dengan target pembangunan 2027," tegas Hadi membaca dokumen pandangan umumnya.
Tak hanya itu, porsi sembilan prioritas Nawa Bhakti Satya yang dianggarkan Rp4,403 triliun (16,01 persen dari total belanja) juga dinilai tak boleh sekadar menjadi angka di atas kertas. Pemprov diminta transparan membuka sebaran lokasi, daftar penerima manfaat, hingga target capaian riil tiap program.
Desakan ini diperkuat dengan kondisi makro Jawa Timur. Data mencatat angka kemiskinan per Maret 2026 masih berada di level 9,06 persen, Gini Ratio 0,365, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Mei 2026 sebesar 3,42 persen.
Fraksi Golkar juga menyoroti target pendapatan daerah 2027 sebesar Rp26,408 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding Perubahan APBD 2026 (Rp26,495 triliun) dan realisasi 2025 (Rp29,888 triliun).
Baca juga: RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1,01 Triliun, Banggar Andalkan SiLPA dan Minta Pemprov Genjot Pendapatan
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,707 triliun pun hanya naik tipis 0,4 persen dan masih di bawah realisasi 2025 (Rp18,444 triliun).
Pemprov didesak menyodorkan kalkulasi rinci tiap sumber pendapatan, serta membeberkan strategi peningkatan PAD lewat digitalisasi, penagihan piutang, optimalisasi aset, dan dividen BUMD tanpa membebankan masyarakat.
Sektor pembiayaan tak luput dari pengawasan. Golkar mempertanyakan rencana pinjaman daerah Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim untuk program Prokesra.
Pemprov diminta membeberkan dasar hukum, studi kelayakan, skema pengembalian, hingga mitigasi risikonya.
Di sisi lain, penyertaan modal untuk PT BPR Jatim dan PT Jamkrida yang sudah mengantongi Perda malah belum dialokasikan pada 2027.
Baca juga: Gas Muncul dari Sumur di Sumenep, DPRD Jatim Minta ESDM Pantau Potensi Bahaya
Beberapa alokasi lain yang disorot antara lain dana cadangan Pemilihan Gubernur sebesar Rp275 miliar serta cicilan pokok utang kepada PT SMI senilai Rp9,177 miliar.
Sementara pendapatan transfer pusat diproyeksi turun 1,7 persen menjadi Rp8,673 triliun.
Secara keseluruhan, belanja daerah 2027 dirancang Rp27,423 triliun (turun 8,2 persen). Belanja barang dan jasa terkoreksi 11,8 persen, sedangkan belanja subsidi anjlok 41,8 persen.
Golkar mendesak Pemprov mempublikasikan daftar program yang dikurangi atau ditunda, sekaligus memastikan efisiensi anggaran tersebut tidak mengorbankan pelayanan dasar warga Jatim.
"Pembahasan RAPBD harus memastikan setiap alokasi memiliki keterkaitan yang jelas dengan target, penerima manfaat, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat," jelas Hadi.
Editor : Zein Muhammad