selalu.id - Dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat sorotan DPRD Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiar Rifai meminta penindakan tidak berhenti pada oknum yang berada di lapangan.
Baca juga: DLH Surabaya Temukan Solar Truk Sampah Dijual, Pelaku Diduga Orang Dalam
Menurutnya, jika dalam proses pemeriksaan ditemukan aliran uang atau keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat di atasnya, kasus tersebut harus ditelusuri sesuai ketentuan.
Bahtiar juga mendukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang membuka peluang keringanan sanksi bagi pelaku yang bersedia membongkar pihak lain yang menerima aliran dana pungli.
“Ini Pak Presiden ASN yang minta uang? Ya, jadi saya melihat beberapa akhir-akhir ini ada beberapa video dari wali kota yang melihat bahwa ada beberapa oknum yang dirasa memanfaatkan jabatannya untuk menarik sesuatu kepada masyarakat Surabaya,” kata Bahtiar, Rabu (23/9/2026).
Ia menilai langkah pemberian sanksi terhadap oknum yang terbukti melakukan pungli perlu dijalankan. Bahkan, menurutnya, aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi tenaga kontrak, tetapi juga harus diterapkan jika pelanggaran dilakukan ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dan saya mendukung langkah wali kota terhadap sanksi yang ada karena saya melihat sejak tahun 2025 awal memang rekrutmen tenaga honorer itu kan dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Kecuali itu tenaga lapangan,” jelas Bahtiar.
Bahtiar mengatakan tenaga lapangan masih memiliki skema tertentu yang diperbolehkan. Namun, apabila terdapat pungutan dalam proses yang tidak sesuai ketentuan, ia meminta Pemkot tidak ragu melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi.
“Nah, itu diperbolehkan karena sistemnya kan kontrak tinggal nanti diproses dan jangan ragu-ragu misalkan itu tingkatan ASN pun atau bahkan P3K penuh waktu jika itu melanggar saya berharap nanti bisa diproses,” katanya.
Menurut Bahtiar, bentuk sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan unsur pidana, ia meminta kasus tersebut diteruskan melalui proses hukum.
“Kalau bisa langsung diproses. Ya, sanksinya kan macam-macam bisa diproses secara pemecatan atau kalau itu ada unsur pidana biar bisa diproses secara pidana,” paparnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Sabet Penghargaan Satya JKN Awards 2026
Selain penindakan terhadap pelaku, Bahtiar meminta pihak yang pernah menerima uang dari praktik tersebut mengembalikan hak masyarakat.
Ia mengingatkan para oknum agar tidak menganggap praktik pungli dapat terus ditutupi. Terlebih, masyarakat kini memiliki banyak saluran untuk menyampaikan laporan.
“Ya, saya minta kepada para oknum-oknum yang saat ini masih melakukan hal itu tolong ditinggalkan hal-hal seperti itu karena saat ini era transparansi dan keterbukaan informasi terkait dengan pelaporan itu bisa kemana saja, bisa ke wali kota, bisa ke media sosial dan bahkan juga bisa disampaikan ke teman-temannya bahwa ada kejadian seperti ini,” jelas Bahtiar.
Pihaknya menilai pengembalian uang yang telah diambil dapat menjadi langkah awal sebelum proses penindakan berlanjut.
“Karena sekarang ini selain panjangnya omongan orang itu lebih cepat jarinya orang terkait dengan pemberitaan. Saya berharap mumpung belum ketahuan saya kira tolong dikembalikan atas hak-hak yang telah diambil oleh oknum itu akan dikembalikan sebelum ada proses yang lebih lanjut dari aduan masyarakat,” ujarnya.
Bahtiar mengingatkan masyarakat agar tidak percaya terhadap pihak yang menjanjikan pekerjaan di lingkungan Pemkot dengan imbalan uang.
Baca juga: Pemkot Surabaya Bangun Shortcut Saluran Atasi Genangan di Semolowaru
“Ya, saya berhasil bilang ke masyarakat bahwa tidak ada yang namanya penarikan terhadap segala bentuk pekerjaan yang dibuka oleh BUMKOT,” katanya.
Proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak dibebani pungutan.
“Semua terbuka dan semua sesuai spesifikasi dan gratis untuk itu,” tambah Bahtiar.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap adanya dugaan kasus pungli baru yang melibatkan seorang oknum ASN. Eri meminta kasus tersebut ditelusuri hingga mengetahui pihak yang menerima aliran uang.
Eri juga membuka peluang keringanan sanksi bagi pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator dan membantu membongkar keterlibatan pihak lain.
Editor : Zein Muhammad