selalu.id - Sebanyak 7.906 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Surabaya masih masuk daftar antrean perbaikan.
Jumlah tersebut menunjukkan kebutuhan penanganan hunian warga masih jauh lebih besar dibanding kemampuan pemerintah memperbaiki rumah setiap tahunnya.
Baca juga: Polisi Periksa 6 Saksi dalam Kasus Pembunuhan Janda Jombang di Surabaya
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan mengatakan ribuan usulan tersebut berasal dari laporan RT/RW, aspirasi anggota dewan, hingga pengaduan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kota Surabaya.
Seluruhnya masih harus melalui proses verifikasi sebelum dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.
“Program Dandan Omah sejak 2021 berjalan cukup baik. Rata-rata sekitar 2.000 rumah diperbaiki setiap tahun. Tahun ini targetnya meningkat menjadi 3.792 unit, terdiri dari 2.240 rumah yang dibiayai APBD dan sisanya melalui kolaborasi pemerintah pusat, lembaga zakat, filantropi, serta CSR perusahaan,” terangnya, Rabu (1/7/2026).
Apabila target tersebut tercapai, antrean rutilahu diperkirakan turun menjadi sekitar 4.114 unit. Namun, angka itu masih bisa berubah karena setiap tahun terus muncul usulan baru maupun rumah yang mengalami kerusakan akibat berbagai faktor.
Karena itu, Komisi C DPRD Surabaya mendorong Pemkot memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga filantropi hingga sektor swasta agar kapasitas penanganan bisa meningkat.
“Kalau APBD 2027 bisa mengalokasikan sekitar 2.500 unit, sisanya bisa dipenuhi melalui kolaborasi sehingga antrean bisa lebih cepat diselesaikan,” jelas Eri.
Eri mengatakan masih ada kendala administratif yang menghambat pelaksanaan program, terutama rumah yang berdiri di atas lahan dengan status kepemilikan belum jelas atau masih disengketakan.
“Ada rumah yang sebenarnya sudah siap diperbaiki, material hampir dikirim, tetapi akhirnya ditunda karena tanahnya masih dalam sengketa keluarga dan harus dimediasi terlebih dahulu,” paparnya.
Baca juga: Potret Jalan Nias Surabaya yang Semrawut
Selain memperluas kolaborasi, DPRD akan mendorong peningkatan anggaran program rutilahu secara bertahap.
Efisiensi juga dilakukan melalui skema kontrak payung pengadaan material agar biaya pembangunan dapat ditekan sehingga jumlah rumah yang diperbaiki bisa lebih banyak.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Iman Kristian menegaskan tidak semua dari 7.906 usulan tersebut otomatis bisa langsung dikerjakan.
Pemkot masih melakukan pemutakhiran dan verifikasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Verifikasi mencakup kondisi sosial ekonomi warga, status rumah dan lahan, tingkat kerusakan bangunan, hingga memastikan rumah benar-benar dihuni dan tidak sedang dalam sengketa.
Baca juga: Daftar 3 Layanan Publik Buruk di Surabaya, Camat dan Lurahnya Disebut Kerja Seenaknya Sendiri
“Kami harus memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi syarat dan memang menjadi prioritas penanganan,” jelasnya.
Menurut Iman, besarnya antrean dipengaruhi tingginya kebutuhan perbaikan rumah, adanya usulan lama yang harus diverifikasi ulang, serta keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah setiap tahun.
Untuk mempercepat penanganan, DPRKPP melakukan pemutakhiran data, mempercepat survei lapangan, menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kondisi sosial ekonomi, serta menggandeng BAZNAS, yayasan sosial, CSR perusahaan, dan berbagai elemen masyarakat.
Meski demikian, Pemkot belum dapat memastikan total anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan seluruh antrean rutilahu karena besaran bantuan setiap rumah berbeda dan bergantung pada hasil survei lapangan.
“Program rutilahu bersifat stimulan. Kebutuhan setiap rumah tidak sama, sehingga kebutuhan anggaran baru dapat dihitung setelah seluruh data diverifikasi sesuai tingkat kerusakannya,” tandas Iman.
Editor : Zein Muhammad