Kamis, 23 Jul 2026 04:34 WIB

Komisi C DPRD Surabaya Sorot Minimnya Kajian dan Transparasi Proyek Reklamasi Waterfronf Land

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 05 Agu 2024 12:28 WIB
Reklamasi Surabaya Timur
Reklamasi Surabaya Timur

selalu.id - Komisi C DPRD Surabaya menyorot minimnya kajian ilmiah dan transparansi kebijakan dalam proyek reklamasi seluas 1.084 hektar yang berada di wilayah pesisir timur.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni'am mengatakan, pihaknya mengkritik keras Proyek Strategis Nasional (PSN) Reklamasi Surabaya Waterfront Land senilai Rp72 triliun itu

"Kajian-kajian itu harus benar-benar bisa diilmiahkan dan dipertanggungjawabkan dengan betul, jangan sampai ini asal-asalan," kaya Ghoni, Senin (5/8/2024).

Ghoni pun mempertanyakan kesiapan pihak yang akan mengomandoi proyek fantastis ini. Apalagi, kajian yang dipakai sangat permukaan dan tidak melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membuat kajian.

"Dari informasi yang telah kita telaah, kajian mereka sangat permukaan alias prematur. Ini memalukan," ungkapnya.

Menurutnya, pentingnya mempertimbangkan dampak reklamasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Terutama nelayan yang mata pencahariannya terancam.

"Dulu di sana ada gunung pasir, sekarang tidak ada. Kondisi ekosistem yang jadi sumber mata pencaharian nelayan hilang," jelasnya.

Tak hanya itu, Komisi C juga juga mempertanyakan nilai ekonomi proyek ini bagi masyarakat. "Coba dikaji secara keseluruhan, apa total ekonomi valuenya? Dari 70 sekian triliun itu, peruntukan untuk mengembangkan dan memulihkan ekonomi berapa?" tanyanya.

Lebih lanjut Ghoni berharap pemerintah lebih transparan dan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan terkait reklamasi. Apalagi, lanjut dia, ini merupakan hajat hidup masyarakat,

"Jangan terus ini atas nama undang-undang itu dibuat untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kita harapkan," pungkasnya.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.