Kamis, 22 Okt 2026 07:39 WIB

Wali Kota Eri Usulkan Personel Satpol PP dan Damkar Jadi ASN, Begini Teknisnya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 10 Mar 2024 09:47 WIB
Petugas Damkar saat apel di Balai Kota Surabaya
Petugas Damkar saat apel di Balai Kota Surabaya

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan sebanyak 1.100 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 1.100 formasi itu akan dikhususkan bagi bagi petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk ke dalam data base.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan awal mula pengusulan itu. Beberapa waktu lalu sebenarnya disampaikan oleh Menpan RB bahwa seleksi PPPK akan dikhususkan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan juga Tenaga Pendidik atau guru.

Baca Juga: DPRD Surabaya Siapkan Public Hearing dalam Tatib Baru, Cegah Protes Perda Susulan

Namun, Wali Kota Eri menceritakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa anggota Satpol PP dan DPKP yang bertempur di lapangan sedikit ASN-nya, sehingga beliau memperjuangkan supaya teman-teman yang ada di Satpol PP dan DPKP bisa juga mendapatkan prioritas seperti nakes dan guru untuk bisa menjadi PPPK.

"Alhamdulillah setelah Pak Mendagri bertemu Pak Menpan ada nomenklatur tambahan untuk trantibum, sehingga teman-teman Satpol PP, Linmas dan DPKP atau damkar bisa dimasukkan di sana, sehingga usulan yang kemarin setelah disetujui oleh Menpan dan diperbolehkan kami mengusulkan teman-teman yang ada di Satpol PP dan teman-teman yang ada di damkar yang sudah masuk database akan bisa untuk P3K. Ada sekitar 1.100 yang kami usulkan," kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, sangat tidak mungkin hanya mengandalkan ASN di lapangan karena jumlahnya kurang dan tidak akan bisa menjaga Surabaya. Karenanya, petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam data base nanti bisa ikut seleksi untuk bisa menjadi PPPK.

"Jadi, ini kesempatan bagi teman-teman. Terus semangat teman-teman dan bekerjalah dengan hati, insyaallah akan diberikan keselamatan dan berkah," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya M. Fikser yang didampingi Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Wali Kota Surabaya karena sangat perhatian dengan nasib dan kesejahteraan anggota Satpol PP dan DPKP Kota Surabaya. Pasalnya, Wali Kota Eri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengusulkan anggotanya menjadi PPPK.

Baca Juga: Banyak Kabel Semrawut di Surabaya, DPRD Minta Pemkot Tertibkan dan Tegas Pada Provider

"Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya dan Bu Rini, terutama juga untuk anggota Satpol PP dan DPKP," kata Fikser.

Ia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya untuk pengusulan PPPK itu. Bahkan, Fikser memastikan sudah melakukan cek ulang data base yang sudah ada dan sudah disampaikan kembali ke BKPSDM.

"Prosesnya tetap nanti teman-teman ini ikut tes. Namun, kuotanya yang diprioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar, jadi ini khusus, kalau sebelumnya kan umum," katanya.

Baca Juga: 45 Ribu Reklame di Surabaya, Ratusan Masih Bandel dan Nunggak Pajak

Fikser juga menjelaskan bahwa saat ini anggota Satpol PP termasuk yang ada di kecamatan jumlahnya sebanyak 1.250 orang non ASN. Kalau ASN nya hanya sekitar 50 orang. "Jadi, kondisi ASN-nya di Satpol itu memang sedikit," katanya.

Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani juga mengaku bersyukur karena akhirnya anggotanya dapat kesempatan dan peluang untuk menjadi PPPK. Saat ini, anggota DPKP seluruh anggotanya ada sebanyak 767 orang dan tenaga non ASN-nya sebanyak 650-an.

"Nah, kalau ASN-nya hanya sekitar 100-an, jadi sedikit juga di kami, Alhamdulillah ini kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi PPPK," pungkasnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Antisipasi Kekeringan, Pemkab Mojokerto Salurkan 84 Tangki Air Bersih ke Trawas dan Ngoro

Langkah Pemkab Mojokerto ini diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau dan memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi hingga musim hujan.

Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba

Irjen Dekananto memastikan Polisi Jogo Sekolah tidak akan berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan memberi manfaat nyata bagi pendidikan di Jatim.

Sindikat Pengoplos LPG Subsidi Digulung Polres Pasuruan, 8 Orang Diamankan

Nilai penjualan ditaksir mencapai Rp300 juta dengan proyeksi keuntungan pihak B-P hingga Rp1 miliar, yang kini masih terus didalami penyidik.

Pemkab Sidoarjo Jemput Bola Layanan Usaha, Minta Perusahaan Rekrut 80% Pekerja Lokal

Pemkab Sidoarjo meminta dunia usaha memberikan prioritas kepada warga ber-KTP Sidoarjo dalam perekrutan tenaga kerja melalui layanan one desk stop service.

DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!

Praktik tersebut dinilai sangat merugikan dan menghambat masa depan siswa untuk melanjutkan studi maupun melangkah ke dunia kerja.

Polda Jatim dan Stakeholder Targetkan Jawa Timur Bebas ODOL pada 2027

Polda Jatim juga menyoroti bahwa simpul utama praktik ODOL berakar pada komitmen bisnis antara pemilik barang (shipper) dan pengusaha angkutan (transporter).