Rabu, 22 Jul 2026 16:15 WIB

Realisasi Rendah, DPRD Surabaya Dorong Pemkot Tingkatkan Pendapatan Parkir

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 07 Nov 2023 09:18 WIB
Ilustrasi foto: petugas parkir
Ilustrasi foto: petugas parkir

selalu.id - DPRD Surabaya mendorong Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meningkatkan parkir pada tahun anggaran 2023 ini.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah mengatakan bahwa pendapatan Dishub mulai tahun 2022 hingga 2023 antara target dan realisasi hanya 50 persen.

"Itu namanya tidak berhasil. Kami bilang begitu agar Dishub meningkatkan pendapatan di sektor parkir," kata Lutfiyah, Rabu (7/11/2203).

Lutfiyah menjelaskan DPRD mendorong Dishub Surabaya menaikkan pendapatan hingga 70 persen.

"Kalau memang tidak bisa mampu ya jangan menarget terlalu tinggi. Toh kenyataan realisasinya kurang lebih hanya 50 persen," ujarnya.

Sementara, Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dishub Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh mengatakan tidak tercapainya target salah satunya karena selama pandemi Covid-19.

Jeane menjelaskan akibat pandemi itu dampaknya banyak tempat usaha gulung tikar sehingga lokasi parkir di tempat itu ikut menghilang.

Sementara meski muncul tempat usaha baru, namun lokasi parkir yang baru juga masih perlu adaptasi pada masa masa pemulihan pasca pandemi menjadi endemik hingga normal saat ini.

"Untuk ngejar (target) itu tidak gampang, tapi kami terus berupaya, kalau parkir tahun kemarin cukup lumayan penurunan, Pada Tahun 2021 pencapaian dari target 36 persen dan pada tahun 2022 pencapaian dari target 50 persen, kemudian untuk tahun 2023 ini per bulan oktober ini kami sudah mencapai 56,5 persen dari target murni," pungkasnya.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Editor : Ading
Berita Terbaru

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.