Puluhan Rumah Retak Imbas Proyek, DPRKPP Surabaya Bakal Cek Jam Operasional
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 19 Nov 2026 14:50 WIB
selalu.id – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya bakal mengecek jam operasional pembangunan gedung dua lantai di Jalan Raya Kedungasem Nomor 1 yang mendapat keluhan dari warga.
DPRKPP menyebut proyek yang dikeluhkan warga karena menimbulkan getaran, kebisingan, debu hingga keretakan rumah tersebut telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Baca Juga: Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya
Namun, persoalan jam operasional dan dampak aktivitas konstruksi terhadap lingkungan permukiman masih menjadi perhatian. DPRKPP menyatakan perlu melakukan pengecekan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.
Kabid Pengawasan dan Penataan Bangunan serta Perizinan Pemanfaatan Gedung DPRKPP Surabaya, Sugeng Harianto, mengatakan pekerjaan konstruksi tertentu memang membutuhkan waktu pengerjaan hingga malam hari.
Salah satunya pekerjaan pengecoran yang dalam kondisi tertentu dapat berlangsung sampai pukul 22.00 WIB.
“Pekerjaan itu kan ada yang memang krusial, misalnya ngecor, itu memang ada yang sampai jam 10.00 malam. Tapi waktu penyusunan dokumen lingkungan, ada konsultasi publik atau apa itu sudah disampaikan dan disosialisasikan. Tahapan itu adanya di DLH,” kata Sugeng, kepada selalu.id, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, pelaksanaan proyek seharusnya tetap mengacu pada komitmen yang telah disampaikan ketika penyusunan dokumen lingkungan.
DPRKPP akan melakukan pengecekan untuk memastikan proses konsultasi publik dan sosialisasi kepada warga telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Intinya kan kita mengarahkan mereka supaya mengikuti komitmen pada saat melakukan penyusunan dokumen lingkungan,” ujarnya.
Baca Juga: Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Dikeluhkan Warga, Bikin Rumah Rusak dan Bising
Sugeng juga menanggapi keluhan warga yang mengaku belum mendapatkan penyelesaian menyeluruh meski komunikasi dan mediasi dengan pihak proyek telah dilakukan.
Dia menjelaskan, persoalan kebisingan, debu, hingga kemungkinan pelanggaran batas kebisingan dan jam kerja menjadi ranah DLH untuk ditelusuri lebih lanjut.
Termasuk memastikan kesepakatan jam operasional yang sebelumnya disampaikan kepada warga serta konsekuensi apabila pihak proyek bekerja melampaui kesepakatan tersebut.
“Kalau dari sisi kami, nanti akan jalan bareng dengan baik DLH maupun wilayah untuk melakukan koordinasi terkait penyelesaiannya. Tapi pendekatannya harusnya dari DLH yang tahu dampak kebisingan dan debu itu solusinya seperti apa,” jelasnya.
Terkait legalitas bangunan, Sugeng memastikan proyek tersebut telah memiliki PBG. Namun, dia menegaskan keberadaan izin bangunan tetap perlu diikuti penyelesaian apabila terdapat dampak terhadap lingkungan sekitar.
“Ada, sudah ada. Tinggal nanti kalau ada dampak solusinya apa, kan sudah ada izinnya,” katanya.
Sugeng juga menjelaskan, dokumen perizinan tidak secara spesifik mencantumkan merek atau perusahaan yang nantinya menggunakan bangunan tersebut. Dalam perizinan, fungsi bangunan tercatat sebagai gudang.
“Kalau diizinkan, itu sebagai gudang. Karena di izin itu tidak pernah mendetail untuk apa, sebab gudang kan untuk penyimpanan yang bisa macam-macam. Siapa yang ada di situ enggak nyebut merek atau apa,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi