Bupati Subandi Tegaskan TARA CFD Pagerwojo Sidoarjo jangan Jadikan Ajang Bisnis
- Penulis : Ariyanto
- | Jumat, 13 Nov 2026 18:36 WIB
selalu.id - Rencana penyelenggaraan TARA CFD di kawasan Pagerwojo, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Salah satu persoalan yang disoroti Bupati Sidoarjo Subandi adalah besaran pungutan kepada pedagang yang dinilai perlu dikaji agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Baca Juga: Penataan CFD Taman Tara Sidoarjo Dibahas, Subandi: Tarikan Cukup 10 Ribu
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat permohonan penyelenggaraan TARA CFD Pagerwojo di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Jumat (13/11/2026) pukul 10.00 WIB.
Rapat melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Satpol PP, serta perwakilan Satlantas Polresta Sidoarjo.
Dalam pembahasan itu, Subandi keberatan dengan nominal pungutan yang mencapai Rp20 ribu. Ia menyarankan agar tarikan tersebut ditekan menjadi Rp10 ribu.
Menurutnya, kegiatan yang melibatkan pedagang kaki lima (PKL) harus mengutamakan kepentingan pelaku usaha kecil, bukan justru menjadi ladang bisnis bagi pihak tertentu.
“Kalau bisa, tarikan cukup Rp10 ribu saja. Jangan sampai kegiatan PKL ini justru dijadikan bisnis semata. Kita ingin pedagang kecil mendapatkan kesempatan mencari penghasilan, bukan malah terbebani pungutan,” tegas Subandi.
Pemkab Sidoarjo ingin memastikan penyelenggaraan TARA CFD benar-benar memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan.
Karena itu, mekanisme pembiayaan, besaran pungutan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penarikannya perlu diperjelas.
Kepala Dinkop UM Sidoarjo, Mochammad Hudori, menjelaskan bahwa hasil pendataan menemukan adanya penarikan uang kepada pedagang dengan nominal Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.
Selain itu, terdapat pungutan mingguan sebesar Rp10 ribu yang mulai diberlakukan pada minggu ketiga. Jika diakumulasikan, total pungutan tersebut dapat melebihi Rp50 ribu dalam sebulan.
“Kami laporkan bahwa tidak ada retribusi. Dari pendataan yang kami lakukan kemarin, sebelum diundang Pak Bupati, ditemukan penarikan sebesar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu. Kemudian, ada pungutan mingguan Rp10 ribu yang mulai diberlakukan pada minggu ketiga. Jika dihitung dalam satu bulan, jumlahnya bisa lebih dari Rp50 ribu,” jelasnya.
Hudori juga menjelaskan bahwa pihaknya menelusuri data melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) setelah menerima pengaduan tertulis. Dari data tersebut, nominal maksimal yang diusulkan sebesar Rp10 ribu, termasuk BPJS.
“Sementara itu, untuk di sini, kemarin kami mengusulkan agar sementara masih menggunakan pajak. Karena ada pengaduan melalui surat, saya kemudian mencari data di BPPD. Dari data yang kami tunjukkan kemarin, maksimal Rp10.000 dan itu sudah termasuk BPJS," paparnya.
Baca Juga: Top 5 Berita: Atlet Disabilitas Juara hingga Gibram Serahkan Surat Pengunduran Diri
Di sisi lain, aspek keamanan dan kelancaran arus lalu lintas menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelanjutan penyelenggaraan TARA CFD Pagerwojo.
Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, Kompol Yudhi Anugrah Putra, menyampaikan bahwa rencana kegiatan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama untuk memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan gangguan ketertiban maupun kepadatan lalu lintas.
Menurutnya, setiap keputusan yang nantinya diambil oleh Bupati Sidoarjo bersama Kapolresta telah melalui pertimbangan menyeluruh dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat memahami dan mengikuti kebijakan yang ditetapkan.
“Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, masih diperlukan waktu dan koordinasi lebih lanjut. Keputusan Kapolresta maupun Bupati nantinya akan didasarkan pada kajian komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kami berharap seluruh pihak dapat mematuhi kebijakan yang ditetapkan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Pembahasan TARA CFD tersebut juga berkaitan dengan penataan kegiatan pasar rakyat daerah (KPRD) di Kabupaten Sidoarjo.
Pemkab mengarahkan agar penyelenggaraan KPRD dipusatkan di Alun-Alun Sidoarjo untuk menghindari kemacetan dan potensi konflik akibat kepadatan aktivitas di lokasi lain.
Meski demikian, KPRD tingkat kecamatan tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu arus lalu lintas serta dikoordinasikan dengan Polsek setempat. Jam operasional juga harus mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk pembatasan hingga pukul 10.00 WIB apabila memang ditetapkan demikian.
Baca Juga: Proyek Betonisasi Jalan RPH Krian-Kemangsen Sidoarjo Sudah 93 Persen, Target Rampung 15 Desember
Subandi menegaskan bahwa penataan kegiatan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan kepentingan umum.
Pemerintah tidak ingin aktivitas yang seharusnya membuka peluang pendapatan bagi UMKM justru menimbulkan persoalan baru, baik terkait pungutan, ketertiban maupun keamanan.
Selain penataan kegiatan pasar rakyat, Subandi turut menyoroti dugaan penjualan stan di Pasar Porong. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Saya sudah berkoordinasi dan nanti akan berkomunikasi langsung dengan Kapolresta Sidoarjo terkait tindak lanjut penjualan stan di Pasar Porong. Karena persoalan ini berada di luar kewenangan pemerintah daerah, tentu harus kita laporkan melalui jalur hukum. Jangan sampai praktik seperti ini dibiarkan karena bisa merugikan masyarakat,” tegas Subandi.
Pemkab Sidoarjo berharap seluruh kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan tertib dan transparan.
Evaluasi mekanisme pungutan, pengaturan pedagang, serta koordinasi keamanan menjadi perhatian sebelum keputusan akhir penyelenggaraan TARA CFD Pagerwojo ditetapkan.
Editor : Zein Muhammad
