IMM Jember Gelar Aksi Demo, Desak Pemerintah Serius Benahi 7 Persoalan Pendidikan
- Penulis : Ahmad Nurul Wijaya
- | Kamis, 22 Okt 2026 17:27 WIB
selalu.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Jember, Kamis (22/10/2026).
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melakukan pembenahan serius pada sektor pendidikan dan menegaskan bahwa tujuh tuntutan yang disampaikan tidak boleh sekadar berhenti pada penandatanganan dokumen.
Baca Juga: Perampokan Toko Emas di Jember, Pelaku Bawa Tas Isi Mata Uang Asing dan Valas Raib
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti berbagai persoalan krusial, mulai dari tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), kesejahteraan guru, kondisi sarana prasarana yang rusak, hingga transparansi penyaluran beasiswa.
Para mahasiswa juga meminta Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan Komisi D mendampingi mereka menuju Kantor Pemkab Jember.
Permintaan itu dipenuhi, bahkan Ahmad Halim ikut dibonceng sepeda motor oleh seorang mahasiswa menuju halaman Pemkab Jember.
Sambil membentangkan poster bertuliskan "Proyek Yes, Pendidikan No" dan "Jember Kota Pendidikan", demonstran bergantian menyampaikan orasi di bawah terik matahari.
Mereka mempertanyakan klaim sekitar 23 ribu anak yang belum mendapatkan akses pendidikan serta rendahnya penghasilan tenaga pendidik.
Menurut IMM Jember, predikat Jember sebagai kota pendidikan harus dibuktikan melalui pemerataan akses, fasilitas sekolah yang layak, kesejahteraan guru, serta jaminan keamanan bagi peserta didik, bukan sekadar slogan.
Aspirasi mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, anggota Komisi D, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember Hafid Nurul Yasin.
Namun, mahasiswa menyayangkan ketidakhadiran Bupati Jember Muhammad Fawait dan Penjabat Sekda dalam forum diskusi tersebut.
Menanggapi tuntutan itu, Plt Kadisdik Jember Hafid Nurul Yasin menjelaskan bahwa Pemkab Jember terus berupaya menangani persoalan pendidikan.
Ia menyebut ada sekitar 1.500 lembaga pendidikan yang mengalami kerusakan, dan pada tahun 2026 Jember kembali memperoleh alokasi revitalisasi sekolah terbesar secara nasional untuk 258 lembaga.
Hafid menambahkan, Pemkab Jember menyediakan program beasiswa bagi 20.000 mahasiswa hingga lulus.
Sementara terkait kesejahteraan guru, tenaga honorer non-ASN telah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan pembayaran hak yang diklaim tepat waktu.
Baca Juga: Top 5 Berita: Prabowo Ratas hingga Perda Air Limbah
Dari pihak legislatif, Komisi D DPRD Jember menyatakan telah menindaklanjuti persoalan Sekolah Rakyat.
Komisi D juga meminta Disdik melakukan evaluasi terhadap peran komite sekolah agar tidak membebani orang tua murid melalui penjualan seragam atau kebutuhan sekolah lainnya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim turut mendukung pembentukan Satgas Pengawalan Pendidikan guna memastikan pengawasan kebijakan berjalan transparan.
Meski telah mendengarkan penjelasan dari jajaran Pemkab dan DPRD, IMM Jember menegaskan akan terus mengawal janji tersebut.
Mereka memberikan tenggat waktu sekitar satu minggu dan mengancam bakal menggelar aksi demonstrasi jilid II apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Berikut 7 tuntutan utama yang disampaikan IMM Jember:
1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Baca Juga: Cerita Warga Jember Rasakan Manfaat Mobil Cinta, Pulang Berobat Tak Lagi Pikir Biaya
2. Optimalisasi Sekolah Rakyat serta jaminan keamanan peserta didik dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, termasuk penuntasan dugaan kasus pemukulan
3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, mencakup pembayaran honor tepat waktu dan perluasan akses perlindungan sosial
4. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak secara merata
5. Transparansi dan keadilan penyaluran beasiswa berbasis kriteria objektif bagi keluarga kurang mampu serta penyediaan saluran pengaduan
6. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) melalui program tepat sasaran bagi anak putus sekolah dan kelompok rentan
7. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Pendidikan Kabupaten Jember yang melibatkan mahasiswa, akademisi, guru, orang tua, masyarakat sipil, dan pemangku kebijakan.
Editor : Zein Muhammad
