Bupati Subandi: Pokir DPRD Sidoarjo Harus Selaras Regulasi dan Kebutuhan Rakyat
- Penulis : Ariyanto
- | Selasa, 20 Okt 2026 10:59 WIB
selalu.id - Pemkab Sidoarjo menyamakan persepsi dengan DPRD terkait pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran Pokir. Tujuannya agar setiap usulan pembangunan tidak hanya jadi wacana, tetapi benar-benar sesuai aturan, prioritas, dan mampu dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pokir DPRD Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026) sore. Kegiatan digagas Bappeda Sidoarjo untuk menyelaraskan mekanisme pengusulan hingga integrasi Pokir ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Baca Juga: Kapolresta Sidoarjo Berganti, Ini Pesan Khusus Bupati Subandi
Subandi menegaskan, seluruh usulan Pokir harus berdasar peraturan perundang-undangan. Selain kebutuhan masyarakat, usulan juga harus melihat skala prioritas, kewenangan daerah, dan kapasitas anggaran.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.
Menurutnya, pemahaman yang sama penting agar aspirasi anggota DPRD selaras dengan visi misi kepala daerah dan prioritas pembangunan Sidoarjo. Kamus usulan disebutnya sebagai acuan untuk menyelaraskan usulan legislatif dengan arah kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan pendampingan di setiap tahapan. Semua usulan wajib diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD sesuai ketentuan.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Bakal Terapkan Parkir QRIS, Tak Segan Sikat Jukir Bandel
Perangkat daerah diminta menindaklanjuti hasil sosialisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Koordinasi eksekutif-legislatif diharapkan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran.
“Penguatan sinergi tersebut juga diharapkan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, pengelolaan Pokir tidak hanya berkaitan dengan prosedur administrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan relevansi usulan terhadap kebutuhan dan persoalan masyarakat,” jelasnya.
Plt Sekda sekaligus Kepala Bappeda Sidoarjo M. Ainur Rahman mengatakan sosialisasi ini membahas tata kelola Pokir mulai dari penelaahan usulan sampai integrasinya ke dokumen perencanaan dan penganggaran.
Baca Juga: Salawat Bersama di Sidoarjo, Subandi: Ketuk Pintu Langit untuk Keselamatan dan Kemajuan
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Ainur.
Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah. Hadir pula Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kemendagri Wiratmoko sebagai narasumber yang memberikan pemahaman teknis tata kelola Pokir.
Editor : Achmad Supriyadi
