Rabu, 14 Okt 2026 19:44 WIB

Marhaen Lantik 103 Pejabat Pemkab Nganjuk, Tekankan Layanan Kecamatan dan Netralitas Pilkades

  • Penulis : selalu.id
  • | Rabu, 14 Okt 2026 18:36 WIB
Prosesi pengambilan sumpah jabatan 103 pejabat Administrator, Pengawas dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Nganjuk. (Foto: Yohanes/selalu.id).
Prosesi pengambilan sumpah jabatan 103 pejabat Administrator, Pengawas dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Nganjuk. (Foto: Yohanes/selalu.id).

selalu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melakukan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi 103 pejabat di Pendopo KRT Soroe Koesoemo, Rabu (14/10/2026).

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan bahwa dari 103 pejabat yang dilantik hari ini, ada yang dimutasi dan ada yang mendapatkan promosi jabatan.

Baca Juga: Top 5 Berita: Pasangan Maling Motor Buka Pelatihan Barista dan Barbershop

"Alhamdulillah hari ini kita lakukan pengangkatan, pelantikan dan sumpah jabatan bagi mereka yang hari ini satu ada yang dimutasi, ada yang dipromosikan. Kami ucapkan selamat dan sukses kurang lebih 103 orang," ujarnya.

Marhaen menekankan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi di tempat tugas yang baru dan langsung bekerja.

"Saya atas nama Bupati mengucapkan selamat dan sukses untuk beliau-beliau menempati tempat yang baru, saatnya cepat adaptasi. Cepat adaptasi dan kerja, kerja-kerja. Ini yang paling penting," tegasnya.

Ia mencontohkan adanya promosi dari Sekretaris Camat (Sekcam) menjadi Camat, seperti Sekcam Sukomoro yang kini menjadi Camat Jatiroto dan Sekcam Bagor yang menjadi Camat Ngetos.

Kata Marhaen, jabatan baru harus diimbangi dengan penyesuaian tugas pokok dan fungsi.

Ia juga menegaskan akan ada evaluasi kinerja selama enam bulan ke depan dan memastikan proses pelantikan bebas dari pungutan.

"Nanti kita akan evaluasi 6 bulan. Kalau memang tidak cocok ya kita kembalikan lagi. Semua mereka yang kita lantik hari ini semua nol rupiah, yang tidak bisa ditawar," bebernya.

Sementara saol penguatan pelayanan di kecamatan, Marhaen menjelaskan kebijakan ini diambil untuk memperkuat pelayanan publik di kecamatan yang kini kekurangan personel.

"Ini kan juga sasaran, misalnya kecamatan juga ya. Kecamatan banyak yang kosong. Misalnya Lengkong. Lengkong itu juga di situ PNS-nya hanya dua, maka perlu support orang-orang yang punya kualifikasi bagus," jelasnya.

Baca Juga: DPRD Nganjuk Hentikan Total Pembangunan Wisata Watu Lawang, Ini Duduk Perkaranya

Beberapa pejabat sengaja ditempatkan untuk mengisi kekosongan jabatan Kasi di kecamatan-kecamatan tersebut.

"Untuk apa? Tentunya memperkuat pelayanan publik yang di kecamatan-kecamatan itu. Misalnya di Loceret, di Nganjuk, di Sawahan, semua," ungkap Marhaen.

Penataan ini juga akan terus dievaluasi setiap enam bulan untuk melihat kecamatan mana yang masih kekurangan SDM dan bagaimana kualitas pelayanannya.

"Karena kita ini kan tiap 6 bulan ada evaluasi, kira-kira seperti apa? Kecamatan mana yang kurang, misalnya, kurang SDM-nya, pelayanannya bagus atau tidak. Itu selalu kita evaluasi dalam 6 bulan," tambahnya.

Terkait Pilkades yang semakin dekat, Marhaen menegaskan kembali netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi harga mati.

"Kembali lagi, ASN kan tidak boleh berpihak, kan begitu ya," tegasnya.

Baca Juga: Tekan Pengangguran, Disnaker Nganjuk Buka Pelatihan Babershop dan Barista

Marhaen menjelaskan, Camat dan Forkopimcam memiliki peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan Pilkades agar situasi tetap kondusif.

"Yang kedua apa? Harus sebagai di situ kan ada penyelenggara ada panitia, ada pengawas. Sehingga apa? Pak Camat, Forkopimcam kan juga sebagai pengawas. Makanya ya diawasi. Jangan sampai terjadi gaduh," ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat memilih pemimpin desanya sesuai hati nurani tanpa intervensi.

"Biarkan masyarakat memilih pemimpin mereka sesuai dengan hati nuraninya. Bukan karena uang," pungkas Marhaen.

Reporter: Yohanes Arberto

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Respons Santai Syaifuddin Zuhri Soal Eks Kader PDIP Pindah ke PSI, Ini Fokus yang Lebih Penting

Dalam dinamika ini, Kaji Ipuk juga menyinggung perlunya edukasi bagi kader yang dinilai masih perlu memahami nilai dan jati diri partai.

40 Rumah di Jalan Ubi Surabaya Terancam Kehilangan Akses Jalan, DPRD Bilang Begini

Cahyo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan warga tetap memiliki akses untuk menjalankan aktivitas sehari-hari setelah normalisasi berlangsung.

Kebakaran Hanguskan Dua Rumah di Sukodono, Pemkab Sidoarjo Langsung Perbaiki

Pemkab Sidoarjo menargetkan perbaikan mulai dikerjakan pekan ini dengan menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Usut Dugaan Penyerobotan Lahan 13 Tahun di Pasuruan, Bareskrim Temukan Bukti Khusus

Penguasaan sebagian lahan ini juga membuat keseluruhan areal tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menimbulkan kerugian materiil yang nyata.

Foto: Tim Gabungan Gerebek Kampung Narkoba di Jalan Kunti Surabaya

Saat ini, tim gabungan terus mendata orang yang diamankan serta barang bukti yang ditemukan di lokasi. 

Wacana Siswa Bisa Tidak Naik Kelas 2027, DPRD Surabaya Ingatkan Rawan Pungli

Wacana itu sebelumnya disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.