selalu.id – Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (22/5/2025), berlangsung dinamis meski diwarnai banyak kursi kosong. Dari total anggota dewan, tercatat 76 orang hadir, 41 absen, dan 3 sedang menunaikan ibadah haji.
Agenda rapat kali ini mencakup empat poin penting. Dua di antaranya adalah penyampaian jawaban Gubernur Jawa Timur atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Raperda RPJMD Jatim 2025–2029.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak hadir dalam forum tersebut. Jawaban resmi Pemprov disampaikan oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak yang menyampaikan respons eksekutif secara ringkas.
Baca juga: Rp1 Triliun Disiapkan untuk Penanganan Genangan Surabaya, Sasar 200 Titik Lokasi
Emil menegaskan komitmen Pemprov terhadap program Kopdes Merah Putih yang menitikberatkan pada penguatan BUMDes dan pengembangan desa wisata. "Kolaborasi dengan dunia industri juga diperkuat melalui program pemagangan dan pemantauan tenaga kerja berbasis data," ujar Emil.
Terkait Raperda RPJMD, Emil menyebut dokumen perencanaan tersebut memperkuat sasaran strategis pembangunan, dengan fokus pada keberlanjutan dan kemajuan wilayah. Menanggapi pandangan Fraksi PPP dan PSI, Pemprov memastikan bahwa proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) tetap menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.
Baca juga: Peringati HUT ke-81 RI, Partai Demokrat Gresik Gelar Aksi Bersih-bersih Makam Pahlawan
Emil yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim menambahkan, pemberian izin teknis pertambangan dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. "Ke depan, Pemprov berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan hidup," pungkasnya.
Editor : Ading