selalu.id - Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menyebut Eri Cahyadi masih butuh rekomendasi dari Tri Rismaharini jika dirinya memutuskan untuk kembali ke kontestasi Pilwali 2024 dari PDI-Perjuangan.
Surokim menilai PDI-Perjungan masih ingin mempertahankan kemenangan Pilwali di Surabaya. Sehingga, peluang Eri Cahyadi untuk maju kembali sebagai Wali Kota Surabaya periode dua masih kuat jika mendapatkan rekomendasi oleh Risma.
Baca juga: DPC PDIP Magetan Buka Rekrutmen Anggota Baru, Sasar Generasi Muda
"Peluangnya masih kuat, pandangan saya bahwa sepanjang mas Eri bisa diendors oleh bu Risma, saya pikir peluang Eri diusung PDIP masih terbuka lebar, karena penentunya itu kan Megawati," kata Surokim, kepada Selalu.id, Kamis (20/3/2024).
Menurutnya, Risma yang pernah menjadi Wali Kota Surabaya dua periode dari tahun 2010-2021 masih orang yang akan dimintai pendapat tentang Surabaya oleh Ketua Umum DPP PDI-Surabaya Megawati Soekarnoputri.
"Dan siapa yang bisa membisikkan Megawati adalah orang orang yang sekelilingnya punya akses ke beliau. Termasuk apakah masih Eri-Armuji atau Eri Cahyadi dengan calon lainnya. Masih belum ada yang tahu," jelasnya.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Minta Tepi Sungai Tak Digunakan untuk Bangunan dan Lahan Parkir
"Tapi saya kira endorsment orang-orang yang dekat dengan Megawati akan menentukan akan rekomendensi Mega," lanjutnya.
Lebih lanjut Surokim menambahkan, apabila Eri Cahyadi tidak direkom oleh PDIP. Pilkada 2024 ini bakal menjadi menarik dan parpol lain akan mempersilahkan untuk bergabung dan mengusung orang nomor satu di Surabaya itu.
"Bagaimanapun juga incumbent (Eri Cahyadi)! Pasti punya modal dibandingkan dengan yang lain. Makanya, mas Eri tidak rekom PDIP. Wah Pilkada Surabaya bakal lebih seru karena bakal menjadi rebutan banyak partai," ungkapnya.
Baca juga: Anak Pejabat Dapat UKT Rp15 Juta, Program Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya Disorot
Salah satu partai yang sangat ingin mengusung Eri Cahyadi yakni Golkar Surabaya. Ia menyebut, meskipun harus ketentuan DPP namunkebutuhan untuk membuat koalisi besar dengan mengusung incumbent bisa saja terjadi.
"Saya kira masuk akal karena kan kalau orang butuh kemenangan yang paling realisitis ya itu mengusung incumbent yang punya peluang besar dan gabungan partai yang solid untuk bisa memperkuat struktur suara di partai," pungkasnya.
Editor : Ading