selalu.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah SD dan SMP di Surabaya untuk menerima lima persen siswa miskin. Tak hanya, itu sekolah diminta untuk tidak meminta pungutan terhadap siswa kurang mampu.
Eri menegaskan, para guru harus bersikap adil kepada muridnya dan tidak melakukan penarikan uang kepada siswa kurang mampu. Baik itu penarikan uang untuk seragam, buku, dan sebagainya.
Baca juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal
"Kalau dalam satu mata pelajaran mereka (siswa) dapat buku A, ya harus semuanya buku A,” kata Eri, Selasa (7/2/2023).
Tak hanya itu, ia meminta sekolah lebih selektif, ketika akan memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu. Seleksi siswa tidak mampu harus berdasarkan data warga miskin yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
"Kalau ada orang yang mengatakan tidak mampu di luar data pemkot, maka tolong sampaikan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk dicek bersama Dinas Sosial (Dinsos). Agar tahu, orang yang meminta bantuan itu, kategori mampu atau tidak mampu," tuturnya.
Eri pun mewanti-wanti kepada para guru, jangan sampai terjadi salah sasaran ketika membantu siswa.
"Karena data warga miskin dan pra miskin itu semua ada di Dinsos," ujarnya.
Apabila ada sekolah swasta, lanjutnya, yang tidak berkenan menerima siswa tidak mampu, maka bisa menyerahkannya kepada pemkot, kemudian ditampung di sekolah negeri. Ia menyebut, setiap sekolah wajib menerima 5 persen siswa tidak mampu sesuai dengan peraturan Undang-undang.
Baca juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang
"Dikembalikan lagi, saya berharap Dispendik melakukan pengecekan lagi. Apakah sudah menerima kewajiban 5 persen tadi, kalau sudah dijalankan, kemudian dicarikan solusi untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menyatakan, imbauan wali kota akan disampaikan kepada seluruh guru SD-SMP negeri maupun swasta. Yusuf memastikan, tidak ada lagi perbedaan laku antara siswa miskin dan non miskin.
"Kalau sekolah negeri kan otomatis sudah menggunakan anggaran. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah," kata Yusuf.
Mengenai pungutan terhadap siswa, Yusuf memastikan, sekolah negeri dan swasta tidak akan ada lagi penarikan berupa apapun. Sesuai dengan amanat wali kota, para siswa harus dilakukan setara baik itu di negeri maupun swasta.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin
"Akan kami sampaikan ke sekolah negeri dan swasta, jangan sampai ada tarikan-tarikan (pungutan uang), dan memperlakukan siswa secara adil sesuai haknya," ujarnya.
Lebih lanjut Yusuf menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan siswa yang layak dibantu.
"Mengantisipasi kalau ada yang mengaku-aku miskin. Jangan sampai, ternyata punya mobil, tapi ngaku miskin. Makannya nanti kami dibantu bersama Dinsos, kecamatan, dan kelurahan," pungkasnya. (Ade/SL1)
Editor : Redaksi