APBD 2027 Sidoarjo Disetujui: Pemerataan Pembangunan, Kesehatan dan Pengawasan Anggaran Disorot

Reporter : Ariyanto
Rapat paripurna APBD 2027 Sidoarjo. (Ariyanto/selalu.id)

selalu.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 Kabupaten Sidoarjo disetujui oleh DPRD dan Pemkab dalam rapat paripurna, Jumat (20/11/2026) kemarin.

Pemerataan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pengawasan anggaran menjadi catatan. Persetujuan bersama ditandai penandatanganan oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Sidoarjo Subandi di Rupatama Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: Top 5 Berita: 3 Kilogram Ganja Gagal Beredar hingga Ketua Umum PKB Bicara Kekayaan Alam

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, didampingi Wakil Ketua DPRD Suyarno, Kayan, dan Warih Andono. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala badan, serta para camat.

Dalam laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), juru bicara Banggar DPRD Sidoarjo, Jahlul Yusar, menjelaskan adanya penyesuaian komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

"Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui pendalaman materi dan penyelarasan antara Banggar DPRD bersama TAPD, sehingga terdapat penyesuaian pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah," ujar Jahlul.

Berdasarkan pemaparan Banggar, pendapatan daerah yang sebelumnya sekitar Rp4,064 triliun berubah menjadi Rp5,045 triliun. Sementara belanja daerah mengalami perubahan dari sekitar Rp5,151 triliun menjadi Rp5,829 triliun. Adapun pembiayaan daerah sebelum pembahasan tercatat sekitar Rp546 miliar berdasarkan angka yang disampaikan dalam laporan.

Selain penyesuaian anggaran, Banggar memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, serta normalisasi sungai.

DPRD secara khusus meminta pemerintah daerah memperhatikan usulan peningkatan jalan dan jembatan di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air juga didorong meningkatkan penanganan infrastruktur secara terencana agar pembangunan lebih merata.

"Kami berharap seluruh rekomendasi Banggar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Pada sektor kesehatan, DPRD meminta pembangunan rumah sakit berjalan sesuai tahapan dan perencanaan. Manajemen RSUD Sidoarjo Barat juga didorong meningkatkan efisiensi pengelolaan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Sektor ekonomi turut menjadi perhatian, terutama rehabilitasi pasar tradisional, termasuk pembangunan kembali pasar yang mengalami kebakaran. Pengawasan distribusi bahan kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah juga perlu diperkuat.

Baca juga: Ganja 3 Kilogram Gagal Beredar di Sidoarjo, Polisi Ringkus Karyawan Pabrik

Dalam tata kelola pemerintahan, Banggar mendorong percepatan inventarisasi, penelitian administrasi, dan sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Pengawasan internal terhadap OPD dan pemerintah desa juga diminta ditingkatkan. Setiap OPD diharapkan memiliki indikator kinerja, target keluaran, serta perencanaan anggaran terukur.

Pengawasan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya perusahaan di sektor pelayanan air minum, juga menjadi perhatian agar pengelolaannya lebih tertib dan efisien.

Sementara sektor sosial mencakup pemutakhiran data penerima bantuan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dukungan terhadap perlindungan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, kegiatan keagamaan, kepemudaan, serta pembinaan olahraga prestasi juga diharapkan mendapat perhatian anggaran.

Setelah laporan Banggar, rapat dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi. Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan penekanan pada transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Ketua DPRD Abdillah Nasih kemudian meminta persetujuan pimpinan dan anggota dewan. Persetujuan diberikan sehingga Raperda APBD 2027 disepakati bersama legislatif dan eksekutif.

Bupati Sidoarjo Subandi, mengatakan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, serta TAPD atas kerja sama selama proses pembahasan.

Baca juga: Bawaslu Sidoarjo Kini Miliki Pojok Pengawasan Ruang Edukasi Demokrasi Bagi Masyarakat

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, bersama TAPD yang telah bekerja sama dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 hingga tercapai persetujuan bersama," ujarnya.

Subandi menegaskan, dokumen APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

"Selanjutnya, dokumen APBD 2027 akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan program pembangunan tahun 2027 dapat dilaksanakan secara maksimal serta merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sidoarjo," pungkasnya.

Selain APBD 2027, rapat paripurna juga membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mengenai perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan 2027.

Kedua agenda dilanjutkan dengan penetapan Propemperda serta penandatanganan berita acara kesepakatan bersama.

Editor : Achmad Supriyadi

Kemensos Hadir
Berita Terpopuler
Berita Terbaru