Pengurus KBS Diperiksa Kejati Jatim, Pengacara Tegaskan Tak Ada Niat Jahat

Reporter : Dony Maulana
Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners, Masbuhin, kuasa hukum jajaran PDTS KBS. (Foto: Dony/selalu.id).

selalu.id - Di tengah pemeriksaan perkara dugaan penyimpangan anggaran periode 2025–2026 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kuasa hukum jajaran pengurus PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) menegaskan bahwa keempat kliennya tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri.

​Keempat orang tersebut terdiri dari satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua jajaran direksi, serta kepala departemen keuangan KBS. Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim pada Kamis, 19 November 2026.

Baca juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

​Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners, Masbuhin, yang telah mendampingi para kliennya sejak Maret 2026, meminta masyarakat untuk melihat duduk perkara ini secara utuh, objektif, dan proporsional.

​Ia lantas menyoroti capaian finansial bersejarah yang berhasil ditorehkan tim manajemen KBS selama masa kepengurusan mereka. Yakni, penyetoran dividen sebesar Rp5.048.479.469 ke Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, nilai dividen tersebut belum pernah terwujud selama lebih dari satu dekade, terhitung sejak periode 2013 hingga 2024.

​“Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkrit bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS,” jelas Masbuhin di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

​Ia menambahkan bahwa pengeluaran dana perusahaan yang kini menjadi objek penyidikan berakar pada kekeliruan administratif saat KBS berada dalam situasi krisis.

Masbuhin memastikan hal tersebut murni kendala administratif, bukan karena niat jahat ataupun keserakahan untuk mengambil keuntungan pribadi. ​Ia menegaskan, sama sekali tidak ada aliran dana yang dinikmati oleh para kliennya.

​“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, ataupun Kabag Keuangan,” tegasnya.

Baca juga: Isu Kucuran Dana KBS Mengalir ke DPRD Surabaya, Begini Tanggapan Ketua Komisi B

​Menanggapi polemik viral di ruang publik terkait dugaan keterlibatan pihak eksternal berupa oknum pengacara, Masbuhin menyatakan pihaknya bersikap anti-konfrontatif.

Ia mengaku tidak ingin terjebak dalam aksi saling menghakimi antar sesama profesi hukum, serta memilih menyerahkan sepenuhnya kewenangan penyidikan kepada tim penyidik Kejati Jatim.

​“Tugas kami semata-mata memastikan fakta yang dialami anggota Bawas, dua direksi, dan Kabag Keuangan terungkap secara jujur dan objektif. Mengenai siapa saja pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan maupun pertanggungjawaban hukum dalam konstruksi perkara ini, kami percayakan sepenuhnya kepada kecermatan dan kewenangan penyidik Kejati Jatim,” jelas Masbuhin.

​Ia menyatakan bahwa sejak proses hukum ini bergulir pada Maret 2026, para kliennya selalu bersikap kooperatif dengan menyerahkan seluruh dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga kronologi kejadian secara terbuka.

Baca juga: Cerita Pria 41 Tahun Semangat Cari Kerja di Grand Job Fair Surabaya

​Pihaknya pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara humanis, objektif, profesional, dan akuntabel.

​“Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, penuh dedikasi, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi secara mendalam tetap mendalami fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami,” tuturnya.

​Menutup keterangannya, kuasa hukum juga menepis berbagai kabar miring yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan penghentian kasus melalui kompensasi uang. Ia memastikan kabar tersebut sama sekali tidak benar.

​Masbuhin berharap sinergi keterbukaan dari para kliennya serta profesionalisme Korps Adhyaksa Jawa Timur mampu menghadirkan keadilan yang hakiki di persidangan, sekaligus menjaga iklim pengelolaan KBS agar tetap kondusif.

Editor : Zein Muhammad

Kemensos Hadir
Berita Terpopuler
Berita Terbaru