selalu.id – Sejumlah petani di wilayah Probolinggo mengaku masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur Dapil Pasuruan-Probolinggo, Multazamudz Dzikri.
Status swasembada pangan yang diraih Jawa Timur masih dibayang-bayangi keluhan nyata dari para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.
Baca juga: King Abdi Hebohkan Pantai Greenting Probolinggo, Masak 8,5 Ton Kerang dan Dibagi Gratis
Supriadi, petani asal Desa Tegalrejo, Probolinggo, mengaku sudah berusaha mencari pupuk subsidi di kios resmi, namun stok yang tersedia selalu kosong.
“Tolong dibantu pak, petani di sini Probolinggo sulit mendapatkan pupuk subsidi. Beli di kios selalu tidak ada,” keluhnya.
Keluhan serupa disampaikan Nardi, petani asal Sukapura, yang mempertanyakan akar persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang terus terjadi. Sementara Sudarsono, petani asal Maron, berharap ada langkah konkret supaya petani kecil bisa lebih mudah mengakses pupuk bersubsidi.
Menanggapi rentetan keluhan petani, Multazamudz Dzikri atau Azam menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi memang telah diatur secara ketat. Pupuk subsidi hanya diberikan untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu.
Ia menambahkan, penerima pupuk subsidi adalah petani yang menggarap lahan maksimal dua hektare per musim tanam dan namanya sudah terdaftar dalam data e-RDKK.
“Pupuk subsidi diperuntukkan bagi petani dengan kepengarapan atau luas lahan maksimal 2 hektar per musim tanam yang wajib terdaftar dalam data e-RDKK,” paparnya kepada selalu.id, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Modal Bakso, Kakek di Probolinggo Cabuli Anak TK
Azam menegaskan, jika petani sudah memenuhi seluruh syarat tersebut namun tetap kesulitan mendapatkan pupuk, maka kemungkinan besar terjadi masalah di jalur distribusi, baik di tingkat distributor, agen, maupun kios resmi.
“Kalau bapak ibu petani komoditas yang saya sebutkan tadi, lahan tidak lebih dari 2 hektar, dan sudah masuk dalam data e-RDKK tapi masih kesulitan mendapat pupuk, maka ada masalah di distributor, baik agen maupun kios resmi. Apalagi kalau kios selalu menyampaikan pupuk subsidi kosong,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para petani agar membedakan jenis pupuk yang masuk skema subsidi pemerintah, yaitu Urea, NPK, pupuk organik, serta SP-36 dan ZA sesuai ketentuan yang berlaku.
Azam pun menyoroti kemungkinan adanya praktik mafia pupuk apabila kios resmi terus-menerus mengaku kehabisan stok. Ia menegaskan kelangkaan pupuk subsidi tidak boleh dinormalisasi, karena akan langsung menekan produktivitas pertanian dan membebani petani kecil.
Baca juga: Kabur 9 Bulan, Buron Maling Motor di Probolinggo Disergap saat Asyik Ngopi
“Kelangkaan pupuk tidak boleh dinormalisasi, ini masalah bagi petani dengan lahan kecil. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak boleh diam. Harus ada solusi atas permasalahan yang dihadapi petani,” terangnya.
Kendati demikian, Azam juga mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap jalur distribusi pupuk subsidi. Jika terbukti ada praktik penyelewengan, ia meminta aparat terkait mengambil tindakan tegas.
“Jika memang benar ada mafia pupuk, maka pemerintah wajib membumi hanguskan mafia pupuk yang selalu menghantui petani,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi