selalu.id | OPINI - Ada pertanyaan mendasar yang perlu diajukan ketika kita berbicara tentang kemajuan pendidikan: apakah pendidikan benar-benar semakin baik, atau kita hanya semakin mahir menyajikan angka keberhasilan?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan pendidikan tidak pernah berdiri sendiri. Ia berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan infrastruktur, distribusi guru, kualitas pembelajaran, kemampuan pemerintah membiayai layanan publik, hingga kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah dan ruang kelas. Ia merupakan bagian dari struktur sosial dan ekonomi yang menentukan bagaimana kesempatan hidup didistribusikan.
Baca juga: Lima Tuntutan Mahasiswa Soal Pendidikan hingga Anggaran Dibahas di DPRD Sidoarjo
Karena itu, mengukur keberhasilan pendidikan tidak cukup dengan menghitung jumlah program, besarnya anggaran, banyaknya kegiatan, atau penghargaan yang diperoleh. Ukuran yang lebih mendasar adalah perubahan nyata dalam kehidupan peserta didik dan masyarakat: apakah anak-anak memperoleh kesempatan belajar yang setara, apakah kemampuan mereka berkembang, apakah sekolah menyediakan lingkungan belajar yang layak, dan apakah pendidikan mampu memperluas kesempatan sosial-ekonomi.
Di sinilah persoalan validasi pendidikan Jawa Timur perlu dibicarakan kembali.
Angka yang membaik, tetapi apakah persoalannya selesai?
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur pada 2024 mencapai 75,35, meningkat 0,70 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,65. Capaian tersebut berada di atas IPM nasional yang mencapai 75,02. Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah meningkat dari 13,38 menjadi 13,43 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 8,11 menjadi 8,28 tahun. Data ini menunjukkan adanya kemajuan yang patut diapresiasi. (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).
Namun, angka agregat tidak selalu menggambarkan pengalaman pendidikan setiap warga. Pada tahun yang sama, IPM Kota Surabaya mencapai 84,69 dan Kota Malang 84,68, sementara Kabupaten Sampang berada pada 66,72 dan Kabupaten Bangkalan 67,33. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan pembangunan manusia di Jawa Timur berlangsung dalam kondisi wilayah yang tidak seragam.
Perbedaan itu tidak dapat dijelaskan hanya melalui persoalan administrasi pendidikan. Di belakangnya terdapat kondisi material yang berbeda: struktur ekonomi daerah, kemampuan fiskal, akses transportasi, ketersediaan fasilitas, kondisi geografis, kesempatan kerja orang tua, dan kemampuan keluarga membiayai kebutuhan pendidikan.
Anak yang tumbuh di lingkungan dengan akses sekolah memadai, konektivitas digital baik, dan dukungan ekonomi keluarga tentu menghadapi situasi berbeda dengan anak yang harus menempuh jarak jauh menuju sekolah, hidup dalam keterbatasan ekonomi, atau berada di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik.
Karena itu, peningkatan IPM harus dibaca bersama distribusi capaian antardaerah. Rata-rata provinsi penting sebagai indikator kemajuan, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan siapa yang masih tertinggal dan mengapa mereka tertinggal.
Perlu pula dipahami bahwa IPM bukan ukuran langsung atas kualitas pembelajaran, integritas, kreativitas, atau kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dimensi pendidikan dalam IPM menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Artinya, peningkatan angka pendidikan belum otomatis menunjukkan bahwa kemampuan membaca, bernalar, memecahkan masalah, dan berkolaborasi telah berkembang dengan kualitas yang sama.
Di sinilah validasi pendidikan harus bergerak melampaui angka.
Ketika anggaran lebih sibuk merayakan keberhasilan
Persoalan berikutnya adalah bagaimana sumber daya pendidikan digunakan. Anggaran merupakan instrumen penting untuk mengubah kondisi material pendidikan. Ia menentukan apakah sekolah memiliki ruang belajar yang layak, apakah guru memperoleh pengembangan kompetensi, apakah peserta didik memiliki akses terhadap teknologi, dan apakah anak-anak dari keluarga rentan mendapatkan dukungan yang memadai.
Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, perhatian terhadap program sering kali lebih mudah terlihat melalui kegiatan peluncuran, seremoni, penandatanganan kerja sama, penghargaan, rapat, dan publikasi keberhasilan. Kegiatan semacam itu tidak selalu salah. Komunikasi publik dan koordinasi kelembagaan tetap dibutuhkan. Persoalannya adalah proporsi dan nilai tambahnya.
Apakah setiap kegiatan memiliki hubungan yang jelas dengan peningkatan mutu pendidikan? Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh? Apakah program yang sama dapat memberikan dampak lebih besar jika sumber dayanya dialihkan untuk memperbaiki pembelajaran, meningkatkan kapasitas guru, atau menyediakan fasilitas sekolah?
Pertanyaan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi anggaran.
Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan belanja tidak cukup dinilai dari tingkat penyerapan. Anggaran yang terserap tinggi belum tentu menghasilkan perubahan yang tinggi pula. Pemerintah perlu mengukur hubungan antara input, proses, output, dan outcome. Berapa biaya yang dikeluarkan, layanan apa yang dihasilkan, siapa yang menerima manfaat, dan perubahan apa yang benar-benar terjadi?
Anggaran pendidikan seharusnya tidak lebih sibuk merayakan keberhasilan daripada membiayai perubahan.
Orientasi pembiayaan perlu diarahkan pada kebutuhan nyata: pemerataan guru, perbaikan fasilitas, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan layanan bagi kelompok rentan, serta sistem pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan masa depan. Efisiensi bukan semata-mata mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat pendidikan yang lebih besar.
Membaca pendidikan dari kondisi material masyarakat
Pendidikan sering dibicarakan seolah-olah semua peserta didik memulai dari garis yang sama. Padahal, kondisi awal mereka sangat berbeda.
Kemampuan keluarga menyediakan makanan bergizi, perangkat belajar, koneksi internet, transportasi, dan lingkungan belajar yang mendukung memiliki pengaruh terhadap kesempatan anak untuk berkembang. Kondisi ekonomi rumah tangga juga dapat menentukan apakah seorang anak dapat menyelesaikan pendidikan atau harus lebih awal memasuki dunia kerja.
Dengan demikian, rendahnya capaian pendidikan tidak selalu dapat dijelaskan sebagai persoalan motivasi, kedisiplinan, atau karakter individu. Ada persoalan struktural yang perlu diperiksa. Ketika akses terhadap sumber daya tidak merata, kesempatan belajar juga berpotensi tidak merata.
Jawa Timur memiliki karakter wilayah yang beragam: kawasan perkotaan, industri, pertanian, pesisir, pedesaan, hingga kepulauan. Kebijakan pendidikan yang seragam berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik setiap wilayah.
Kebutuhan sekolah di kawasan industri tentu tidak selalu sama dengan sekolah di wilayah kepulauan. Persoalan transportasi, ketersediaan guru, konektivitas digital, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga memerlukan pendekatan yang berbeda.
Karena itu, prinsip pemerataan pendidikan tidak seharusnya dimaknai sebagai pembagian anggaran dengan jumlah yang sama. Pemerataan harus didasarkan pada kebutuhan. Wilayah dengan keterbatasan lebih besar membutuhkan dukungan yang lebih kuat.
Pemerintah perlu memiliki peta persoalan pendidikan yang mampu menjawab pertanyaan sederhana tetapi mendasar: di mana anak-anak yang belum bersekolah, siapa yang berisiko putus sekolah, wilayah mana yang kekurangan guru, sekolah mana yang belum memiliki fasilitas memadai, dan kelompok masyarakat mana yang belum memperoleh kesempatan pendidikan yang layak?
Tanpa informasi tersebut, kebijakan mudah terjebak pada pendekatan administratif yang mengutamakan keseragaman program, bukan ketepatan intervensi.
Dari laporan administratif menuju pengendalian kebijakan berbasis data
Perbaikan pendidikan membutuhkan sistem informasi yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga membantu pemerintah memahami persoalan dan menentukan tindakan.
Teknologi Internet of Things (IoT), misalnya, dapat digunakan untuk memantau kondisi operasional sekolah. Sensor dan perangkat digital dapat membantu mengumpulkan informasi tentang penggunaan energi, kondisi lingkungan, ketersediaan fasilitas tertentu, serta kebutuhan pemeliharaan infrastruktur. Informasi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi dan dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan.
Namun, teknologi tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Sensor tidak dapat secara otomatis mengukur integritas guru, kualitas interaksi pembelajaran, kemampuan bernalar siswa, atau kepedulian sosial. Aspek-aspek tersebut tetap memerlukan evaluasi pendidikan, observasi, dan penilaian manusia.
Penguatan sistem data juga dapat dikembangkan melalui pendekatan Nonlinear Stochastic Optimal Control (NSOC). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis sistem kebijakan yang dinamis, memiliki banyak variabel, dan menghadapi ketidakpastian.
Dalam konteks pendidikan, NSOC dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara alokasi anggaran, distribusi guru, akses pendidikan, kualitas pembelajaran, kondisi sosial-ekonomi, dan capaian pendidikan. Pemerintah dapat membandingkan berbagai skenario kebijakan, mengidentifikasi pilihan intervensi, serta memperkirakan konsekuensi dari perubahan alokasi sumber daya.
Misalnya, apakah tambahan anggaran lebih efektif digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah di wilayah tertinggal, meningkatkan kompetensi guru, memperluas dukungan bagi keluarga rentan, atau memperkuat layanan pendidikan nonformal?
Model tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan dengan mempertimbangkan keterkaitan antarfaktor, bukan melihat setiap program secara terpisah.
Tentu, NSOC dan integrasi IoT bukan sistem yang dapat langsung dianggap siap diterapkan dalam skala provinsi. Keduanya merupakan pendekatan pengembangan yang membutuhkan uji coba, validasi data, penentuan variabel, perlindungan privasi, serta evaluasi empiris. Keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan pemerintah dan masyarakat.
Teknologi seharusnya memperkuat kemampuan pemerintah membaca realitas, bukan menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam memahami kebutuhan warga.
PKBM dan RPL: membuka kembali kesempatan pendidikan
Ada satu persoalan yang sering luput ketika pendidikan hanya dilihat dari usia sekolah: bagaimana dengan masyarakat dewasa yang belum memperoleh kesempatan pendidikan secara memadai?
Di Jawa Timur, sebagaimana di banyak daerah lain, terdapat pekerja informal, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, pekerja industri, dan masyarakat yang telah memiliki pengalaman kerja serta keterampilan, tetapi belum tentu memiliki pengakuan pendidikan atau kualifikasi yang sesuai.
Mereka bukan kelompok yang tidak memiliki pengetahuan. Sebagian telah belajar melalui pengalaman kerja, pelatihan, praktik usaha, kegiatan komunitas, dan proses pembelajaran nonformal. Namun, pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak selalu terdokumentasi atau diakui dalam sistem kualifikasi.
Baca juga: Ketika Angka Pertumbuhan Tidak Lagi Cukup
Di sinilah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat menjadi salah satu instrumen strategis.
RPL memungkinkan pengalaman dan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja dinilai berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, menyediakan kerangka untuk menghubungkan capaian pembelajaran dengan jenjang kualifikasi.
Dalam pengembangan layanan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat mengambil peran sebagai simpul pendampingan. PKBM dapat membantu memberikan informasi, memetakan pengalaman belajar, mendampingi penyusunan portofolio, dan menghubungkan calon peserta dengan lembaga atau jalur penilaian RPL yang berwenang.
Namun, perlu dibedakan antara RPL dan pendidikan kesetaraan. Program Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan jalur pendidikan nonformal untuk membantu masyarakat menyelesaikan jenjang pendidikan yang setara. Sementara itu, RPL merupakan mekanisme pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah dimiliki seseorang. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi bukan mekanisme yang sama.
Pengalaman kerja juga tidak otomatis dapat menggantikan ijazah. Pengakuan harus melalui penilaian dan prosedur yang sesuai dengan jalur RPL serta kewenangan lembaga yang berwenang.
Strategi ini penting karena pendidikan tidak seharusnya berhenti ketika seseorang melewati usia sekolah. Kesempatan belajar perlu terbuka sepanjang hayat. Pekerja yang memiliki pengalaman panjang, pelaku UMKM yang menguasai keterampilan produksi, atau masyarakat yang belajar secara mandiri perlu memperoleh akses terhadap layanan pendidikan dan pengakuan kompetensi yang relevan.
Akan tetapi, kontribusi RPL terhadap peningkatan IPM tidak boleh diklaim secara otomatis. Dampaknya terhadap indikator IPM bergantung pada apakah hasil pengakuan tersebut sesuai dengan metodologi statistik yang digunakan dalam penghitungan indikator pendidikan. Nilai strategis RPL lebih luas: memperkuat pembelajaran sepanjang hayat, meningkatkan pengakuan kompetensi, dan membuka kesempatan mobilitas sosial-ekonomi.
Dengan demikian, PKBM tidak seharusnya hanya dipandang sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan. Ia dapat dikembangkan sebagai pusat layanan pembelajaran masyarakat, pendampingan kompetensi, dan penghubung antara pengalaman kerja dengan sistem kualifikasi.
Pendidikan afektif: karakter tumbuh dari praktik sosial
Pendidikan juga tidak dapat direduksi menjadi kemampuan akademik. Masyarakat membutuhkan manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk bekerja serta hidup bersama.
Nilai Gigih, Integritas, Gotong Royong, dan Inovatif dapat menjadi fondasi pendidikan afektif di Jawa Timur. Namun, nilai-nilai tersebut tidak cukup diajarkan melalui slogan, spanduk, atau kegiatan seremonial.
Kegigihan perlu tumbuh melalui proses belajar yang menantang dan memberi ruang bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Integritas perlu dibangun melalui keteladanan, transparansi, dan budaya akademik yang jujur. Gotong royong perlu dilatih melalui kerja kelompok dan penyelesaian masalah bersama. Sementara itu, inovasi perlu berkembang melalui kesempatan untuk bertanya, bereksperimen, dan menghasilkan gagasan baru.
Pendidikan afektif juga perlu dibaca dalam konteks material dan kelembagaan. Sulit mengharapkan kolaborasi jika sistem pembelajaran terlalu kompetitif dan tidak menyediakan ruang kerja bersama. Sulit membangun integritas jika praktik ketidakjujuran justru dibiarkan. Sulit menumbuhkan inovasi jika sekolah tidak memiliki fasilitas, waktu, dan dukungan yang memadai.
Karakter tidak tumbuh dalam ruang kosong. Ia dibentuk melalui interaksi antara individu, keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan sistem kelembagaan.
Karena itu, penguatan pendidikan afektif harus terintegrasi dengan proses pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan pendidik, dan aktivitas pemecahan masalah di lingkungan nyata. Penilaiannya juga perlu dilakukan melalui pengamatan perilaku dan instrumen kontekstual, bukan sekadar memberikan satu skor karakter kepada peserta didik.
Delapan agenda pembenahan pendidikan
Jika persoalan pendidikan dibaca sebagai sebuah sistem, pembenahannya tidak cukup dilakukan melalui satu program unggulan. Diperlukan perubahan yang saling terhubung.
Pertama, penyederhanaan administrasi pendidikan agar waktu dan kapasitas sekolah lebih banyak digunakan untuk pembelajaran.
Kedua, kejelasan kebijakan dan indikator keberhasilan sehingga setiap program memiliki target, penerima manfaat, serta ukuran dampak yang dapat dievaluasi.
Ketiga, pemerataan infrastruktur pendidikan berdasarkan kebutuhan wilayah, bukan semata-mata pembagian anggaran yang seragam.
Keempat, peningkatan fasilitas pembelajaran, termasuk laboratorium, perpustakaan, perangkat digital, dan lingkungan sekolah yang aman.
Kelima, penguatan komunikasi dan kemitraan antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan nonformal.
Baca juga: Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba
Keenam, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan pendamping pembelajaran masyarakat.
Ketujuh, pembiayaan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
Kedelapan, perubahan pola pikir dan aspirasi pendidikan, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan. Pendidikan harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif.
Delapan agenda tersebut perlu diintegrasikan. Pembangunan fasilitas tanpa peningkatan kapasitas guru tidak akan menghasilkan mutu pembelajaran yang optimal. Pengadaan teknologi tanpa kesiapan kelembagaan berisiko menghasilkan perangkat yang tidak digunakan secara produktif. Program pendidikan masyarakat tanpa pendampingan dan pengakuan kompetensi juga berpotensi kehilangan manfaat jangka panjang.
Lima tahun untuk mengubah orientasi kebijakan
Pembenahan pendidikan membutuhkan tahapan yang realistis. Perubahan sistem tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu tahun anggaran atau satu periode peluncuran program.
Pada tahun pertama, pemerintah perlu membangun basis data pendidikan yang lebih akurat, memetakan ketimpangan antardaerah, mengidentifikasi kelompok rentan, memetakan kapasitas PKBM, serta mengevaluasi hubungan antara program, anggaran, dan hasil.
Tahun kedua diarahkan pada perluasan akses, pemerataan guru, peningkatan kompetensi pendidik, perbaikan fasilitas, dan penguatan manajemen sekolah. Layanan pendidikan kesetaraan melalui PKBM juga perlu diperkuat.
Tahun ketiga menjadi tahap peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan pendidikan afektif. Pada tahap ini, pengembangan RPL dapat diuji melalui proyek percontohan, dengan pendampingan dan mekanisme penilaian sesuai ketentuan.
Tahun keempat diarahkan pada integrasi sistem informasi pendidikan, pengembangan pemantauan berbasis IoT pada aspek operasional yang relevan, serta pengujian model analisis kebijakan menggunakan NSOC. Hasil uji coba RPL dan program pendidikan masyarakat juga dievaluasi.
Tahun kelima menjadi tahap evaluasi dampak. Pemerintah perlu menilai perubahan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, ketimpangan antardaerah, efektivitas pembiayaan, serta keberlanjutan program yang telah dijalankan. Program yang terbukti efektif diperluas, sedangkan program yang tidak memberikan hasil perlu diperbaiki atau dihentikan.
Ukuran keberhasilan lima tahun tidak boleh hanya berupa jumlah kegiatan dan serapan anggaran. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi pendidikan masyarakat.
Validasi yang sesungguhnya
Jawa Timur memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penggerak pembangunan nasional. Posisi ekonomi, kapasitas industri, perguruan tinggi, jaringan pendidikan, dan keragaman potensi daerah merupakan kekuatan yang dapat dikembangkan. Namun, seluruh modal tersebut tidak akan optimal tanpa sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, dan kemampuan beradaptasi.
Pendidikan karena itu harus ditempatkan sebagai investasi pembangunan yang dampaknya melampaui ruang kelas. Ia menentukan produktivitas tenaga kerja, kemampuan masyarakat mengembangkan usaha, kapasitas inovasi daerah, dan peluang generasi berikutnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Mengejar validasi pendidikan bukan berarti menolak capaian yang telah diperoleh. Justru, capaian harus dihargai dengan cara mengujinya secara jujur. Angka yang meningkat perlu diikuti pemeriksaan terhadap ketimpangan. Program yang terlaksana perlu diuji manfaatnya. Anggaran yang terserap perlu diperiksa dampaknya. Teknologi yang dibangun perlu dibuktikan kegunaannya.
Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa program telah berjalan. Pemerintah perlu membuktikan bahwa program tersebut mengubah keadaan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan Jawa Timur tidak ditentukan oleh seberapa sering keberhasilan diumumkan, seberapa banyak penghargaan diperoleh, atau seberapa besar anggaran dibelanjakan. Keberhasilan itu ditentukan oleh semakin terbukanya kesempatan belajar, semakin baiknya kualitas pembelajaran, semakin meratanya akses terhadap sumber daya, dan semakin kuatnya kemampuan masyarakat memperbaiki kehidupan.
Jangan sampai anggaran lebih banyak digunakan untuk merayakan keberhasilan yang diklaim daripada membiayai perubahan yang benar-benar dibutuhkan.
Sebab, validasi pendidikan yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang berhasil dilaporkan/menjadi status di sosial media, melainkan pada perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Oleh: Ali Yusa (Dewan Pendidikan Jawa Timur | Inisiator Jurusan Teknik Konstruksi Perkapalan UMG)
Editor : Redaksi