selalu.id - Hunian masih menjadi persoalan di Kota Surabaya mulai pengalihan hak sewa rumah susun hingga pembangunan rumah kos yang diduga melanggar ketentuan tata bangunan.
Satpol PP Kota Surabaya menyegel 246 kamar di Rusun Tanah Merah. Penyegelan dilakukan karena penghuni menunggak pembayaran sewa atau mengalihkan hak penghunian kepada pihak lain.
Baca juga: Disdukcapil Surabaya Hadirkan Layanan Jemput Bola untuk Warga Berkebutuhan Khusus Hingga Lansia
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari pengawasan pemanfaatan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Kalau rusun kita kemarin ada 246 (kamar) rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan," kata Irna, Jumat (13/11/2026).
Persoalan lain ditemukan di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo. Petugas mendapati tiga bangunan rumah kos milik satu orang yang masing-masing dibangun hingga lima lantai.
Dari tiga bangunan tersebut, dua di antaranya sudah beroperasi dan dihuni. Sementara satu bangunan lainnya masih dalam proses pembangunan.
Satpol PP kemudian menghentikan aktivitas pada ketiga bangunan tersebut karena dinilai tidak memenuhi ketentuan perizinan.
"Di Kandangan itu ternyata satu gang kos-kosan semua. Nah, ada tiga bangunan yang dibangun lima lantai. Yang dua sudah beroperasi, yang satu sedang pembangunan. Jadi ini kita stop semuanya. Itu satu pemilik kemarin," jelas Irna.
Irna menyebut pembangunan rumah kos hingga lima lantai di kawasan permukiman tidak diperbolehkan. Menurut dia, batas maksimal bangunan rumah kos di kawasan tersebut adalah tiga lantai.
Ia juga menyebut bangunan-bangunan itu tidak dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketentuan yang menjadi acuan penertiban tersebut, kata Irna, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak.
"Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di pemukiman itu (berdiri) sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai, kalau kos-kosan," tegasnya.
Penanganan bangunan tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
Baca juga: Surabaya Perluas Pengolahan Sampah Organik, Ratusan Teba Dipasang di Berbagai Wilayah
Irna menyatakan Pemkot Surabaya menyiapkan langkah pembongkaran terhadap bangunan yang terbukti melanggar ketentuan.
"Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar," ungkapnya.
Penghentian aktivitas dilakukan terhadap dua bangunan yang sudah ditempati maupun satu bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan.
Editor : Achmad Supriyadi