selalu.id - Upaya mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat di akar rumput terus digenjot di Kabupaten Nganjuk.
Kemenkum Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk sepakat memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendorong percepatan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual (KI).
Baca juga: Bupati Nganjuk Marhaen: Semangat Pahlawan Harus Diwujudkan Lewat Kebijakan Pro Rakyat
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, dengan Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi.
Pertemuan strategis yang berlangsung sekitar satu jam di Pendopo KRT. Sosrokoesoemo ini secara khusus membedah penguatan akses keadilan bagi masyarakat serta pelindungan aset kreatif lokal, Selasa (10/11/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, menegaskan bahwa pemerataan akses bantuan hukum tidak boleh hanya berhenti di pusat pemerintahan kabupaten saja.
Keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan dinilai menjadi garda terdepan agar warga dapat berkonsultasi serta menyelesaikan persoalan hukum sejak dini, tanpa harus menempuh jarak jauh ke kota.
Baca juga: Hindari Motor, Truk Muatan Pakan Ternak Masuk Sungai di Nganjuk
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat memberikan dukungan penuh dalam mendorong pembentukan dan optimalisasi Posbankum di seluruh desa dan kelurahan," ujarnya.
Saiful menambahkan, kehadiran pos pelayanan hukum di tingkat paling bawah ini krusial untuk memangkas hambatan birokrasi dan menjamin akses keadilan bagi masyarakat kecil.
"Kehadiran Posbankum diharapkan mampu mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat sehingga persoalan hukum dapat ditangani sejak tingkat paling bawah," jelasnya.
Baca juga: 3 Rumah di Nganjuk Ludes Terbakar Diduga Korsleting Listrik, Kerugian 800 Juta
Tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa warga, audiensi tersebut juga menyoroti pentingnya regulasi daerah untuk memayungi aset-aset kreatif masyarakat.
Melalui penggodokan Perda Kekayaan Intelektual (KI), karya cipta, produk unggulan UMKM, hingga potensi budaya lokal Nganjuk diharapkan memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga terlindungi dari risiko klaim pihak luar.
Langkah jemput bola ini disambut hangat oleh jajaran Pemkab Nganjuk. Sinergi lintas instansi antara Kemenkum Jatim dan Pemkab Nganjuk ini diyakini mampu mengakselerasi realisasi Posbankum merata di seluruh pelosok desa, sekaligus mempercepat proses legislasi Perda KI demi kesejahteraan dan kepastian hukum warga Nganjuk.
Editor : Zein Muhammad