selalu.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri terkait untuk menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta.
Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.
Baca juga: Krisis Air Bersih dan Gagal Panen Mengancam Indonesia, Ini Peringatan BMKG
Dalam pertemuan tingkat kementerian tersebut, isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga stabilitas nasional menjadi fokus pembahasan utama.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa hasil pembahasan lintas kementerian akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut.
"(Lapor) soal karhutla, hasil rapat saya tadi dengan kementerian akan saya laporkan ke Bapak Presiden. Tentunya hari ini akan ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden tentang karhutla," kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Selain Menko Polkam Dudung Abdurachman, sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam rapat penanganan karhutla ini, di antaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta Kepala Badan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Setyawan Pudyatmoko.
Dalam keterangannya, Dudung mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengantongi laporan terkini terkait sebaran titik panas (hotspot) serta kondisi faktual penanganan di lapangan. Selain itu, pemerintah juga mendata kendala teknis dan langkah mitigasi yang sedang berjalan.
Baca juga: Kapolri Ungkap Keterlibatan Perusahaan Asing dalam Kasus Karhutla, Bidik Tersangka Baru
"Langkah konkret yang kita lakukan serta upaya pembuatan sekat kanal, penyediaan water intake, perlu juga diperhatikan untuk pengendalian karhutla yang lebih efektif lagi, termasuk sumur bor, embung, dan sebagainya," jelasnya.
Tak hanya isu karhutla, rapat koordinasi tersebut juga membahas tiga agenda strategis nasional lainnya.
Di antaranya stabilitas ekonomi global dan inflasi. Yakni pembahasan mencakup dinamika ekonomi global, tingkat inflasi nasional, serta kesiapan stok Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca juga: Kabut Asap, PT PMT Bagikan Masker ke Pegawai di Belawan dan Kuala Tanjung
Kemudian persatuan dan stabilitas sosial, yakni pemantauan perkembangan situasi keamanan di Papua, percepatan penyelesaian konflik agraria, hingga optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih.
Lalu agenda internasional, yakni persiapan menyambut kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ke Indonesia.
Penanganan karhutla kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk meminimalkan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat dan mencegah gangguan stabilitas lingkungan serta ekonomi nasional.
Editor : Zein Muhammad