selalu.id - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2027 diproyeksikan sebesar Rp12,8 triliun.
DPRD Surabaya mendorong agar program pemerintah pusat bisa dikoneksikan dengan program Pemkot Surabaya. Langkah ini dinilai dapat memperluas manfaat program bagi masyarakat tanpa seluruh kebutuhan hanya mengandalkan anggaran daerah.
Baca juga: Banyak ASN Pemkot Surabaya Langgar Aturan, Dari Terlibat Pungli hingga Penyalahgunaan Wewenang
“Wali Kota menyampaikan nota keuangan yang tadi disampaikan untuk APBD tahun 2027 diproyeksikan Rp 12,8 triliun, besok ada tahapan pemandangan umum fraksi, dan hari Rabu insya Allah adalah jawaban Wali Kota tentang PU fraksi,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai , Senin (28/9/2026).
Menurutnya, salah satu program yang dapat dikoneksikan dengan pemerintah pusat adalah penanganan rumah tidak layak huni atau Rutilahu.
Bahtiyar menyebut terdapat lebih dari 3.000 Rutilahu yang telah masuk dalam program penanganan di Surabaya. Sementara itu, dukungan dari Kementerian Perumahan disebut mencapai hampir 2.000 rumah.
Jika kedua program tersebut dapat disinergikan, jumlah Rutilahu yang berpotensi tertangani disebut mencapai hampir 5.000 rumah.
“Yang bisa dikoneksikan bahwa nantinya ada hampir 5.000 Rutilahu yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Bagi DPRD, pola tersebut menjadi salah satu hal yang dapat dibahas dalam RAPBD 2027. Program daerah tidak harus berjalan sendiri ketika terdapat program pemerintah pusat yang memiliki sasaran serupa.
Baca juga: Pemkot Surabaya Siapkan Perwali PRT, Tak Hanya Pekerja tapi Juga Lindungi Agen P3RT
Bahtiyar mengatakan, sejumlah program Pemkot Surabaya juga memiliki keterkaitan dengan program pemerintah pusat.
“Iya, program itu kan selaras dengan program prioritas Pak Wali Kota, sesuai dengan visi misi beliau waktu kampanye kemarin. Dan juga ada beberapa program yang sudah dijalankan,” katanya.
Ia menegaskan DPRD akan memberikan perhatian terhadap program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Nah ini tentunya apapun itu program yang pro-rakyat, tentunya DPRD akan mendukung untuk itu,” tegasnya.
Baca juga: Kisah Pilu ART Diperas hingga Disekap Penyalur Kerja Ilegal di Surabaya
Sementara itu, pembahasan RAPBD 2027 masih berlanjut. Setelah penyampaian Nota Keuangan oleh Wali Kota Eri Cahyadi, DPRD akan memasuki tahapan pemandangan umum fraksi dan jawaban wali kota.
Berdasarkan tahapan yang disampaikan Bahtiyar, pembahasan APBD dijadwalkan berlangsung mulai 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Dengan proyeksi anggaran Rp12,8 triliun, pembahasan RAPBD 2027 nantinya tidak hanya menentukan prioritas belanja Pemkot Surabaya. DPRD juga akan melihat peluang agar program pemerintah pusat dapat disinergikan dengan program daerah dan memperluas manfaat anggaran bagi warga.
Editor : Achmad Supriyadi