selalu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mulai mematangkan arah kebijakan anggaran daerah. Tambahan dana transfer yang diterima daerah bakal dialokasikan penuh untuk memperkuat berbagai program pembangunan prioritas.
Hal tersebut disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawait dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Jember dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (1/9/2026).
Baca juga: Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan, pemanfaatan seluruh tambahan anggaran tetap harus mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah disepakati bersama.
"Seluruh tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat berbagai program prioritas daerah. Alokasi dana ini dipastikan tetap selaras dan tidak menyimpang dari RPJMD serta RKPD," katanya.
Salah satu sektor utama yang disasar adalah pelayanan kesehatan. Pemkab Jember berkomitmen melanjutkan program Homecare serta Universal Health Coverage (UHC) demi memperluas akses layanan medis bagi masyarakat secara cuma-cuma dan merata.
Tak hanya kesehatan, Pemkab Jember juga membidik peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada indikator rata-rata lama sekolah. Untuk menekan angka putus sekolah, Gus Fawait menyiapkan pola kolaborasi unik bersama kelompok pengajian.
Baca juga: Cerita Manis Riezda Indo Dairy, Berdayakan Warga Lokal Lewat Peternakan Sapi Perah
Inovasi tersebut menggabungkan aktivitas pengajian dengan program kejar paket, terutama bagi warga yang berusia 25 tahun ke atas.
"Melalui pengintegrasian kegiatan keagamaan dan proses belajar mengajar kejar paket, warga dapat memperoleh ijazah kesetaraan secara lebih efektif dan efisien," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Gus Fawait juga mengapresiasi kinerja DPRD Jember yang dinilai intensif dalam mengawal pembahasan anggaran. Mengingat kompleksnya materi APBD, ia bahkan mengusulkan agar setiap anggota legislatif didukung oleh staf atau tenaga ahli profesional.
Baca juga: Momen Para Remaja Disabilitas Jember Dibekali Kemandirian Sebelum Masuk Dunia Usaha
Menurutnya, keberadaan tenaga ahli akan membantu anggota dewan memahami persoalan teknis secara presisi, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan.
"Tenaga ahli profesional diharapkan mampu mencegah terjadinya kekeliruan pemahaman teknis dalam setiap tahapan penyusunan anggaran," tegasnya.
Gus Fawait meminta koordinasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus berjalan disiplin sesuai regulasi. Pembahasan detail mengenai program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) rencananya dilanjutkan di tingkat komisi. (ADV).
Editor : Zein Muhammad