selalu.id - Di balik program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya menjadi penopang permodalan usaha kecil, terungkap dugaan praktik penyimpangan yang menyeret tiga orang menjadi tersangka.
Modusnya pun terbilang sederhana, yakni memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial, sebelum identitas mereka digunakan mengajukan kredit yang diduga fiktif.
Baca juga: Kepala Bappeda Jatim dalam Pusaran Dugaan Korupsi Dana Hibah
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro di Bank Pelat Merah Cabang Jember periode 2021–2023.
Mereka adalah AM selaku collection agent CV Jawara Tani, IIS selaku collection agent CV Idris Afnan Jaya, serta MFH yang saat itu menjabat sebagai Pemimpin Bank Pelat Merah Cabang Jember.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, I Gede Punia menjelaskan, penyidikan bermula dari laporan masyarakat terkait kredit macet yang diduga berasal dari penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran.
Dana yang semestinya dinikmati pelaku usaha produktif justru diduga mengalir melalui mekanisme yang menyimpang.
Penyidik menemukan sedikitnya 158 debitur berkaitan langsung dengan dua collection agent yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara secara keseluruhan, sekitar 900 penerima KUR menjadi bagian dari penelusuran perkara tersebut.
"Kalau total petaninya sekitar 900 orang," sebut Gede Punia, Kamis (9/7/2026).
Hasil penyidikan mengungkap, para calon debitur yang diajukan ternyata tidak memenuhi syarat sebagai penerima KUR. Sebagian besar bukan petani maupun pelaku usaha produktif sebagaimana ketentuan program pemerintah.
Untuk mendapatkan identitas warga, para pelaku diduga menggunakan modus pendataan bantuan sosial. Masyarakat dijanjikan akan memperoleh bansos sekaligus diberikan uang antara Rp200 ribu hingga Rp250 ribu sebagai imbalan setelah menyerahkan dokumen identitas.
Baca juga: Kejaksaan Bakal Periksa Dua Anggota Dewan dalam Kasus Korupsi BSPS Sumenep
"Disampaikan bahwa ini akan menerima bantuan sosial. Kemudian akan diberikan imbalan sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu per orang," jelas Gede.
Setelah identitas terkumpul, data tersebut diduga dipakai mengajukan KUR Mikro di Bank Pelat Merah Cabang Jember. Ketika kredit disetujui dan dana dicairkan, buku tabungan serta kartu ATM para debitur langsung dikuasai collection agent, sehingga seluruh dana dapat ditarik tanpa berada dalam kendali pemilik identitas.
Penyidik juga menduga praktik tersebut berlangsung dengan sepengetahuan MFH selaku pemimpin cabang. Ia diduga memerintahkan bawahannya tetap memproses pencairan kredit meski persyaratan para pemohon tidak memenuhi ketentuan perbankan.
"AO diperintahkan oleh MFH untuk diproses saja agar pencairan bisa dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan yang berlaku," ungkap Gede.
Tak hanya itu, MFH juga diduga menerima aliran dana sebesar Rp105 juta dari kedua collection agent sebagai imbalan atas kelancaran proses pencairan KUR yang diduga fiktif.
Baca juga: Nama Politisi PDI Perjuangan Terseret Pusaran Korupsi BSPS Sumenep
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp12,59 miliar.
Nilai tersebut merupakan bagian dari total kredit bermasalah pada penyaluran KUR Mikro Bank Pelat Merah Cabang Jember periode 2021–2023 yang mencapai Rp41,48 miliar.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Dua tersangka, yakni AM dan IIS, langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur selama 20 hari, mulai 8 hingga 27 Juli 2026.
Sementara itu, MFH tidak menjalani penahanan dalam perkara ini karena masih menjalani hukuman pada kasus lain di Lembaga Pemasyarakatan Jember.
Editor : Zein Muhammad