selalu.id – DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota memperkuat sistem perlindungan anak setelah terungkap kasus remaja laki-laki menjual pacarnya yang berusia 16 tahun kepada pria dewasa, dengan imbalan Rp100 ribu per transaksi.
Baca juga: ASN Surabaya jangan Enak-anakan, Begini Pesan Tegas DPRD
Kasus ini diungkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya dan memicu reaksi keras dari anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am.
“Ini adalah kegagalan kita sebagai masyarakat dan negara dalam melindungi anak. Anak di bawah umur tidak seharusnya diperlakukan sebagai komoditas,” kata Ghoni, Kamis (7/8/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai lemahnya deteksi dini di lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi faktor utama. Ia mendorong pemerintah memperkuat edukasi seksual sejak dini, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan sosial berbasis komunitas.
“Harus ada langkah preventif yang terstruktur,” ujar Ghoni.
Baca juga: Pungli Rekrutmen Pemkot Surabaya: Jangan Cuma Tangkap Kroco, Seret Penikmat Aliran Dananya!
Ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) lebih aktif menggandeng masyarakat dan memperkuat pendekatan kultural.
“Kami mendesak adanya pembaruan strategi perlindungan anak. Surabaya tidak boleh lalai lagi,” katanya.
Baca juga: DPRD Surabaya Telusuri Riwayat Tanah di Karangpoh, BPN Mangkir RDP
Ghoni turut menyoroti minimnya program rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Menurutnya, pemulihan martabat anak korban tidak kalah penting dari penindakan terhadap pelaku.
“Surabaya sedang darurat moral. Tidak ada alasan menunda pembenahan total perlindungan anak,” tegasnya.
Editor : Ading